UMK Kabupaten Bekasi 2027 Disepakati Rp6.427.655, Masih Menunggu SK Gubernur Jabar
Bekasi, - Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Bekasi menyepakati besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027 sebesar Rp6.427.655 per bulan.
Angka tersebut naik Rp488.770 atau 8,23 persen dibandingkan UMK tahun 2026 yang sebesar Rp5.938.885.
Kesepakatan dicapai dalam rapat Depekab Bekasi pada Jumat (20/11/2026) di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Rapat berlangsung sejak pukul 10.22 WIB hingga malam hari dan dipimpin Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Drs. Hj. Ida Farida, M.Si.
Berdasarkan hasil pembahasan, kenaikan UMK dihitung menggunakan inflasi sebesar 3,16 persen, pertumbuhan ekonomi 5,07 persen, serta indeks tertentu atau alfa sebesar 1.
Anggota Depekab Bekasi dari unsur Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Guntoro, mengatakan pembahasan UMK 2027 berlangsung dinamis dan tidak sepenuhnya disetujui seluruh unsur.
Dalam rapat tersebut, unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyampaikan keberatan. Keberatan itu didasarkan pada pertimbangan dampak kenaikan upah sebesar Rp488.770 terhadap struktur biaya perusahaan dan keberlangsungan usaha.
Sementara itu, anggota Depekab Bekasi dari unsur serikat pekerja, Hermawan, mengatakan penentuan upah minimum perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan dunia usaha, produktivitas tenaga kerja, daya beli masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja.
Menurut Hermawan, upah tidak hanya merupakan komponen biaya produksi perusahaan, tetapi juga sumber pendapatan masyarakat yang berperan dalam menggerakkan konsumsi dan perekonomian domestik.
Selain UMK, rapat juga membahas Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2027. Sebanyak 85 sektor industri disepakati masuk dalam cakupan UMSK Kabupaten Bekasi tahun 2027.
Pembahasan UMSK dinilai penting karena setiap sektor industri memiliki karakteristik, tingkat produktivitas, dan kondisi usaha yang berbeda.
Di tengah berlangsungnya rapat, massa buruh dari unsur SPSI hadir di area Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi untuk mengawal pembahasan.
Hasil pembahasan UMK dan UMSK tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan Depekab. Dokumen itu akan disampaikan kepada Bupati Bekasi untuk diteruskan sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sesuai jadwal penetapan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat, batas waktu penetapan UMK tahun 2027 adalah 25 November 2026.
Dengan demikian, angka Rp6.427.655 tersebut masih merupakan rekomendasi di tingkat kabupaten dan menunggu keputusan resmi Gubernur Jawa Barat melalui Surat Keputusan (SK) penetapan UMK 2027.
Proses pembahasan UMK 2027 di daerah lain, seperti Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang, juga masih berlangsung. Hal itu membuat posisi Kabupaten Bekasi dalam daftar daerah dengan upah minimum tertinggi masih dapat berubah, bergantung pada hasil penetapan di masing-masing daerah.
(Haris Pranatha).
Komentar Anda :