Medan, - Ketua Harian Satgas Inti Prabowo, Suria Depari, menyesalkan dugaan kerusakan kawasan hutan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ia meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, serta Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Suria, persoalan kerusakan kawasan hutan Gunung Sibayak tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata. Pemerintah daerah dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan konservasi harus menjelaskan bagaimana aktivitas pembukaan jalur menggunakan alat berat dapat berlangsung hingga memasuki kawasan hutan konservasi.
Sorotan terhadap persoalan ini mencuat setelah beredar informasi dan dokumentasi penggunaan alat berat jenis ekskavator untuk membuka jalur di kawasan Gunung Sibayak.
Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 19 November 2026, pembukaan jalur evakuasi baru tersebut diketahui memasuki kawasan hutan konservasi dengan lebar sekitar lima meter.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebelumnya telah meninjau langsung lokasi pada Rabu (18/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bobby meminta agar jalur yang dinilai tidak tepat ditutup serta vegetasi yang mengalami kerusakan dipulihkan melalui penanaman kembali.
Tidak berhenti di situ, pada Jumat (20/11/2026), Bobby juga meminta Inspektorat Sumatera Utara memeriksa Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, untuk mendalami proses dan kewenangan pembukaan jalur tersebut.
Sementara itu, pihak UPTD Tahura Bukit Barisan melalui Faisal Simangunsong memberikan penjelasan bahwa penggunaan ekskavator merupakan bagian dari peningkatan aksesibilitas dan penyediaan jalur evakuasi, bukan kegiatan yang berkaitan dengan acara motor trail.
Menanggapi perkembangan tersebut, Suria Depari menilai pemeriksaan terhadap pejabat teknis perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh berhenti pada satu pihak saja.
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan sebuah badan usaha dalam persoalan tersebut. Suria menyebut salah seorang komisaris perusahaan yang dimaksud diduga memiliki kedekatan dengan Gubernur Sumatera Utara.
Atas informasi tersebut, Suria meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh kemungkinan keterlibatan pihak-pihak terkait secara profesional dan transparan. Dugaan hubungan antara komisaris perusahaan dengan pejabat pemerintah maupun keterlibatan perusahaan dalam kerusakan kawasan hutan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan dokumen yang sah.
"Kami meminta Bobby Nasution, Kepala Dinas LHK, dan UPT Tahura bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada pemeriksaan pejabat teknis, sementara seluruh proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan pekerjaan, dan pihak-pihak yang terlibat tidak diperiksa secara menyeluruh," tegas Suria.
Suria juga meminta Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Jika ditemukan indikasi tindak pidana kehutanan maupun lingkungan hidup, ia mendesak agar proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
Menurutnya, kawasan Gunung Sibayak merupakan salah satu kekayaan alam Sumatera Utara yang memiliki nilai ekologis dan harus dijaga kelestariannya. Setiap kegiatan pembangunan fasilitas, termasuk pembukaan akses dan jalur evakuasi, wajib memperhatikan ketentuan perlindungan kawasan hutan konservasi.
Ia menegaskan, alasan pembangunan jalur evakuasi tidak boleh mengabaikan aturan perlindungan lingkungan. Keselamatan masyarakat dan kelestarian alam harus berjalan beriringan.
"Jangan sampai kawasan hutan yang seharusnya dilindungi justru mengalami kerusakan akibat kepentingan tertentu. Kami meminta semua pihak diperiksa secara terbuka. Siapa pun yang terbukti melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," ujarnya.
Suria berharap Inspektorat Sumut, Dinas LHK, UPTD Tahura Bukit Barisan, serta aparat penegak hukum segera menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pembukaan jalur tersebut dapat terjadi, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana status perizinannya, berapa luas vegetasi yang terdampak, serta langkah konkret pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.
Kasus Gunung Sibayak menjadi perhatian penting bagi perlindungan lingkungan hidup di Sumatera Utara. Transparansi pemeriksaan, penegakan hukum, dan pemulihan kawasan hutan menjadi langkah yang dinantikan masyarakat agar kelestarian Gunung Sibayak tetap terjaga.
(Rizky).
Komentar Anda :