Afif Pertanyakan Dasar SP3 Restorative Justice, Minta Kapolda Sumut Periksa Penanganan Perkara
Deli Serdang, - Hafifuddin Hamid alias Afif, warga Dusun I Tungkusan, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, kembali menyampaikan Pengaduan Masyarakat (Dumas) kepada Kapolda Sumatera Utara.
Dalam Dumas tersebut, Afif mempertanyakan proses penghentian penyidikan perkara dugaan penganiayaan yang menjerat dirinya. Ia berharap pimpinan Polda Sumut yang baru dapat melakukan pemeriksaan terhadap penanganan perkara tersebut.
Perkara itu bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/415/V/2024/SPKT/Polresta Deli Serdang/Polda Sumatera Utara tertanggal 9 Mei 2024, terkait dugaan penganiayaan terhadap Salmon Sembiring.
Berdasarkan dokumen yang ditunjukkan Afif, ia pernah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/381/XII/RES.1.6/2024/Satreskrim tertanggal 21 Desember 2024, dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP Han/268/XII/RES.1.6/2024/Reskrim tertanggal 22 Desember 2024. Afif menyebut masa penahanan tersebut berlangsung selama 20 hari.
Afif Klaim Miliki Dokumen Pembantah
Afif mengklaim memiliki sejumlah dokumen yang menurutnya membantah tuduhan tersebut. Dokumen yang dimaksud antara lain surat pernyataan dari beberapa orang yang mengaku berada di lokasi kejadian, yang menyatakan Afif tidak melakukan penganiayaan.
Ia juga menyebut adanya surat pernyataan dari Salmon Sembiring tertanggal 7 Februari 2025, serta surat pernyataan dari Permadi Nata Negara tertanggal 4 Maret 2025 dan Robi Nelson Sitepu tertanggal 5 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakan Afif tidak terlibat dalam dugaan penganiayaan.
Redaksi belum dapat memverifikasi secara independen keaslian seluruh dokumen tersebut. Kebenaran isi dokumen tersebut menjadi kewenangan penyidik dan pengawas internal untuk memeriksa.
SP3 Diterbitkan, Afif Mengaku Tak Pernah Berdamai
Penyidikan perkara tersebut kemudian dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor 5.Tap/Henti.Sidik/421.b/X/RES.1.6/2025/Satreskrim tertanggal 15 Oktober 2025, dengan alasan keadilan restoratif atau restorative justice.
Afif mempertanyakan dasar tersebut. Ia mengaku tidak pernah menandatangani surat perdamaian dengan Salmon Sembiring, dan tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan perdamaian atas namanya.
Menurut Afif, berdasarkan dokumen yang dimilikinya, kesepakatan perdamaian tertanggal 3 Juni 2025 dilakukan antara Salmon Sembiring dengan Alwi alias Ucok Batak dan Arifin Armansyah. Hal itu, menurutnya, juga ditegaskan dalam surat Kepala Desa Tadukan Raga tertanggal 10 Juni 2025.
Afif menyebut Alwi dan Arifin bukan tersangka dalam perkara yang menjerat dirinya. Karena itu, ia meminta penjelasan resmi mengenai kedudukan dirinya dalam proses penghentian penyidikan tersebut, serta apakah seluruh persyaratan prosedur telah dipenuhi.
Pengaduan Propam Disebut Belum Ada Kepastian
Selain mempersoalkan penyidikan, Afif juga menyoroti pengaduan dugaan pelanggaran etik yang sebelumnya ia sampaikan.
Ia mengaku menerima Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/21/II/2025/SUBBAGYANDUAN tertanggal 3 Februari 2025. Pengaduan itu, menurutnya, kemudian dilimpahkan ke Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri berdasarkan Nota Dinas Nomor R/1224/Was.2.4./2025 Divpropam tertanggal 24 Februari 2025.
Afif menyebut pengaduan tersebut ditangani Subbidwadprof Bidpropam Polda Sumut. Hingga Dumas terbaru disampaikan, ia mengaku belum memperoleh informasi perkembangan penanganan pengaduan tersebut. Ia juga mengaku telah berupaya menghubungi petugas yang menangani pengaduannya melalui telepon dan pesan WhatsApp.
Redaksi masih berupaya mengonfirmasi status penanganan pengaduan tersebut kepada Bidpropam Polda Sumut.
Minta Pemeriksaan Terhadap Mantan Pejabat Reskrim
Dalam Dumas terbarunya, Afif meminta Kapolda Sumut melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, dan mantan Kanit Pidum, Jimmi E. Depari, terkait proses penyidikan, penerbitan SP3, dan penanganan pengaduan etik.
Afif juga meminta agar Dumas sebelumnya tertanggal 26 Juni 2026 ditindaklanjuti.
Ia turut menyampaikan pengaduannya kepada Kapolri, Kadiv Propam Polri, Komisi III DPR RI, Ombudsman, dan Presiden Republik Indonesia.
"Saya berharap Kapolda Sumut yang baru benar-benar memberikan perhatian terhadap persoalan ini dan mengungkap kebenarannya," ujar Afif kepada awak media, Jumat (20/11/2026).
Hak Jawab Polisi: SP3 Disebut Berdasar Pencabutan Laporan
Redaksi telah berupaya mengonfirmasi kepada mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar. Hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Sementara itu, mantan Kanit Pidum Polresta Deli Serdang, Jimmi E. Depari, memberikan penjelasan melalui pesan WhatsApp.
Jimmi menyebut penghentian penyidikan didasarkan pada pencabutan laporan oleh pelapor serta hasil gelar perkara.
"Atas dasar pencabutan laporan dari pihak pelapor LP dan sesuai hasil Gelar Perkara LP di SP3. Kalau saya tidak salah pelapor jumpai penyidik pembantu menyerahkan surat pencabutan laporan polisi," ujar Jimmi.
Ia juga menyampaikan akan melakukan pengecekan kembali kepada bagian Pidum.
Perbedaan penjelasan antara alasan restorative justice yang tercantum dalam dokumen SP3 versi Afif dan penjelasan pencabutan laporan dari mantan Kanit Pidum tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari Polresta Deli Serdang maupun Polda Sumut.
Redaksi masih berupaya meminta keterangan resmi dari Polresta Deli Serdang dan Polda Sumut terkait dasar hukum penerbitan SP3 tersebut.
(Tim).
Komentar Anda :