Madina - Aksi Damai Kelompok Masyarakat Pendukung 03 ini di lakukan di Kantor Bupati Mandailing Natal(Madina) dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Madina.

Dalam Orasinya di Kantor Bupati Madina Beslan Herman berujar masyarakat tidak ingin Di pimpin oleh Kepala Desa(Kades)Hasil pemilihan dengan Cara melakukan Money Politik(Politik uang).

"Politik uang merupakan benih-benih korupsi, kami tidak ingin memiliki Pemimpin yang Korupsi."ujar Kordinator aksi ini.

Beslan juga berujar dalam orasinya,sebelum Dilakukkan Pemilihan kepala desa,para Calon Kepala Desa(Cakades) melakukan penandatanganan yang di saksikan dan juga di tanda Tangani Badan Permusyawaratan Desa(BPD)Desa Huta Dame untuk tidak Melakukan Politik Uang.

"Malam sebelum Pemilihan,BPD melakukan Musyawarah yang di hadiri masyarakat dan Cades,yang Mana Dalam Musyawarah tersebut seluruh Cakades tidak melakukan Politik Uang. Apa bila Salah Satu Cakades Melanggar akan Didenda Rp.50.000.000.(Lima Puluh juta Rupiah.)dan akan Didiskualifikasi," lanjutnya.

Zulham simamora dengan menggunakan TOA megatakan,Warga desa menjunjung Tinggi Demokrasi di Indonesia dan Menilai Demokrasi Di Desa Telah Di cederai oleh calon Cakades Yang ingin Menang Dengan Cara politik uang.

"Kalau kesepakatan yang di buat oleh BPD dan di Saksikan Masyarakt tidak di junjung tinggi dan di hargai,lebih baik bubarkan Saja BPD," ucapnya

Aksi Massa Damai di kantor Bupati Mandailing Natal Terima Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal AlamulHaq.

Dihadapan Massa,sekda madina Alamulhaq mengatakan,Akan menyampaikan Aspirasi yang disampaikan massa dan selanjutnya akan Di sampaikan ke pimpinan.

"Terima Kasih Atas Kehadiran Masyarakat Desa Huta Dame ,dan apa yang menjadi keluhan dan Aspirasi ini akan Kita Sampaikan Ke pimpinan," kata Alamulhaq. (Magri).