Padang Lawas - Bimtek ( bimbingan teknik ) menjadi momok bagi  kepala desa di kab.padang lawas , pasalnya kegiatan bimtek yang di duga Motori Apdes (Asosiasi Pemerintah Desa) kab.padang lawas  di bulan September ini sudah di lakukan dua Minggu berturut turut Minggu pertama dan Minggu kedua September ini .

Hal ini cukup membuat beban  para kepala desa , salah seorang kepala desa yang enggan  di sebutkan namanya  menyampaikan curahan hatinya kepada  wartawan  terkait  program bimtek kepala desa se kab Padang lawas yang membuat ia saat ini sempat terjepit utang piutang  dengan rentenir saat ini .

Ia mengaku kepada awak media akibat program  bimtek di bulan September ini  ia harus utang kepada rentenir karna anggaran desa mereka belum cair , saat akan di laksanakan bimtek di kota Medan  sehingga ia harus utang ke rentenir untuk menutupi biaya bimtek sekitar kurang lebih Rp 10 juta  s/d 15  juta / bimtek .

"Kami Kepala Desa di Kabupaten Padang Lawas ini cukup merasa tertekan dengan adanya kegiatan Bimtek sering di laksanakan ,di saat anggaran desa kami belum cair kami harus utang ke rentenir yang membungkam uang dengan bunga yang cukup besar," ujar salah seorang Kades yang tidak mau dipublikan namanya.

Sementara itu saat di konfirmasi kepada Ketua Apdes Kabupaten Padang lawas  Hamdani Daulay  melalui Chat what's app  Ketua Apdes Kabupaten  Padang Lawas tidak merespon, dan  sepertinya no WA Ketua Apdes tidak lagi aktif .

Menanggapi terkait curhatan salah  kepala desa di Kabupaten Padang Lawas  tentang kegiatan Bimtek Kepala Desa  se Kabupaten Padang Lawas,  Sekjen DPN FORMAPERA (Forum Masyarakat Pemantau Negara ) Bambang Syahputra  mengungkapkan kepada awak media , sepertinya adanya tekanan terhadap para kepala desa dari oknum tertentu  yang mewajibkan seluruh kepala desa ikut kegiatan bimtek,  sehingga kepala desa terpaksa utang ke rentenir dan di bayar saat dana desa cair .

"Jelas ini ada dugaan unsur mencari ke untungan yang di lakukan pihak pihak tertentu , hal ini cukup menjadi dasar dari pihak lsm formapera untuk melaporkan program Bimtek desa se Kabupaten Padang Lawas ke pihak terkait," pungkas Bambang.

Dari curhatan seorang  kepala desa yang berhasil di konfirmasi dan kami rekam, ia harus utang ke rentenir untuk dugaan kewajiban  mengikuti bimtek di kota Medan dua Minggu berturut turut , jelas ini ada dugaan penekanan atau pemaksaan dari pihak tertentu , sehingga bimtek desa se Kabupaten Padang Lawas cukup memenuhi unsur adanya dugaan penyelewengan pengunaan uang negara  demi mencari keuntungan pihak tertentu, ujar Bambang. (Tim)