Bali - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan forum evaluasi Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) untuk mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian beririgasi.

Forum ini merupakan langkah strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan IPDMIP yang telah berjalan selama beberapa tahun.

"Forum evaluasi program IPDMIP ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan mendukung pertanian beririgasi yang efisien, produktif, dan berkelanjutan," kata Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Sri Purwaningsih di sela-sela penutupan di Swiss-Belhotel Rainforest, Kuta, Badung, Bali, pada Kamis, 19 Oktober 2023

"Bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan sektor pertanian beririgasi di Indonesia dapat terus berkembang", sambungnya.

Salah satu pencapaian signifikan program IPDMIP adalah terwujudnya jumlah Komisi Irigasi (Komir). Sebanyak 88 Komisi Irigasi telah terbentuk dan beroperasi di seluruh wilayah Program IPDMIP.

Tak hanya itu, Dokumen PSETK (Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan) juga telah menjadi acuan penting dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sistem irigasi.

Upaya pengarusutamaan gender telah dilakukan, dengan melibatkan partisipasi perempuan dalam penyusunan PSETK sebesar 31%. Hal ini menunjukkan bahwa Program IPDMIP telah berjalan sesuai dengan harapan.

Dalam forum ini Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Gunawan Eko Movianto menyampaikan bahwa, program IPDMIP telah menjadi platform unggul untuk mendorong pendekatan yang terintegrasi dan terpadu dalam pengelolaan sektor pertanian beririgasi yang berkelanjutan.

"Partisipasi pihak-pihak terkait serta masyarakat, juga menjadi poin kunci dalam keberhasilan Program IPDMIP", tegas Gunawan.

Gunawan menambahkan bahwa, seiring dengan berakhirnya Program IPDMIP, penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan pengelolaan pertanian beririgasi secara terpadu di daerah.

Dibutuhkan komitmen untuk tetap menjaga kerjasama dan kolaborasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan pertanian beririgasi di masa mendatang.

“Semoga program pengelolaan pertanian beririgasi yang telah dilakukan memberikan kontribusi yang berarti dalam mencapai tujuan nasional yang lebih luas,” ungkap Gunawan Eko Movianto.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sumber Daya Air  Kementerian PPN/Bappenas, Irfan Saleh membahas berbagai permasalahan dan tantangan penting dalam pengelolaan sumber daya air dan pertanian di Indonesia.

Salah satu permasalahan utama tersebut adalah rendahnya kapasitas tampung air, yang menjadi akar masalah dari ketersediaan air yang terbatas untuk pertanian di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah ini, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi sangat penting sebagai upaya menuju pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Di tengah menurunnya ketersediaan air dan peningkatan permintaan, modernisasi irigasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Penerapan Sistem Manajemen Irigasi (SMI) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap modernisasi irigasi dan meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi.

“Upaya seperti pembangunan irigasi baru, rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada, modernisasi irigasi telah diinisiasi,” ungkap Irfan.

Sebagai informasi, pertemuan ini dihadiri  oleh anggota DPR RI A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, yang menegaskan bahwa kunci kesuksesan pembangunan, termasuk pembangunan  pertanian berkelanjutan adalah kematangan perencanaan nasional dan implementasi yang sinergis di seluruh wilayah Indonesia. (Rls)