Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo meminta seluruh penjabat (Pj.) kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota fokus melaksanakan program-program prioritas. Pesan ini disampaikan Wempi saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pj. Kepala Daerah Tahun 2023 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (30/10/2023).

"Kalau kita menghitung waktu dengan banyaknya materi yang telah disampaikan kepada kita, rasanya tidak cukup waktu untuk kita mengeksekusi semua program yang telah disampaikan, karena itu pada kesempatan yang baik ini mari apa yang bisa kita kerjakan sampai dengan tahun depan, akhir tahun, bisa kita kerjakan mari kita maksimalkan," kata Wempi pada rakor yang dihadiri oleh 193 Pj. kepala daerah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Wempi juga menegaskan beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh Pj. kepala daerah. Salah satunya adalah mengawal kinerja roda pemerintahan di daerahnya masing-masing. Selain itu, Wempi mengingatkan Pj. kepala daerah agar turut menyukseskan jalannya Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

"Nah harapan kita bahwa pelaksanaan Pemilu serentak di tahun 2024 yang akan kita laksanakan benar-benar kita kawal, supaya kita bisa sukseskan agenda besar ini," ujarnya.

Rakor tersebut dihadiri sejumlah narasumber dari jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM). Mereka di antaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.

Selain itu, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Para menteri ini memberikan sejumlah arahan dan program prioritas yang harus dilakukan oleh Pj. kepala daerah.

Dalam kesempatan itu hadir pula jajaran pejabat tinggi madya di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Selain itu, Presiden Joko Widodo juga turut serta memberikan pengarahan kepada Pj. kepala daerah di Istana Negara, Jakarta Pusat. (Rls)