Jakarta - Identitas Kependudukan Digital (IKD) semakin mendapat tempat dalam tata kelola bisnis teknologi finansial (tekfin) dan inklusi keuangan. Buktinya, lebih dari 100 karyawan DANA secara serentak melakukan aktivasi IKD di kantornya Capital Place Lt. 18, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023).

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam arahannya menyatakan, IKD adalah KTP-el versi digital di dalam telepon selular. "KTP digital merupakan upaya Ditjen Dukcapil untuk mewujudkan layanan publik khususnya administrasi kependudukan yang lebih cepat, lengkap, akurat, lebih aman, dan gratis," kata Dirjen Teguh di hadapan karyawan perusahaan tekfin yang dikenal dengan dompet digitalnya.

Turut hadir mendampingi Dirjen Dukcapil, Direktur IDKN Muhammad Farid dan Direktur PIAK Handayani Ningrum serta sejumlah direksi DANA.

Dirjen Teguh menjelaskan, masa depan IKD atau Digital ID bakal menjadi network hub semua jenis pelayanan publik. "KTP digital ini bisa terhubung ke digital wallet, terintegrasi dengan layanan perbankan, kesehatan, transportasi, pendidikan dan sebagainya," kata Teguh.

Itu sebabnya, Ditjen Dukcapil terus menggerakkan secara masif agar sebanyak mungkin masyarakat mengaktivasi IKD di ponsel Android maupun IoS.

Saat ini, lanjut Dirjen Teguh, lebih 6 juta penduduk sudah mengaktivasi KTP digital di gadget mereka. "Jumlah ini memang masih kecil, namun terus kita dorong masyarakat berduyun-duyun mengaktivasi IKD, sembari kami juga terus memberikan penguatan infrastruktur IT agar jaringan tidak lemot, termasuk juga faktor siber security juga menjadi fokus perhatian kami," jelas Teguh.

Tidak cukup sampai di situ, Dukcapil terus memperluas pemanfaatan IKD. Secara internal 8 dokumen kependudukan bisa diurus menggunakan IKD di Mal Pelayanan Publik Digital. Kami juga menggalakkan IKD for banking. Salah satunya Bank Jatim, transaksi perbankan menggunakan IKD. Gak sampe 10 detik sudah bisa bikin rekening menggunakan KTP digital.

Namun Teguh tidak menafikan kemajuan teknologi digital yang diraih Ditjen Dukcapil Kemendagri masih terkendala dengan perkembangan regulasi. "Masih banyak institusi keuangan, sektor pariwisata dan perhotelan yang masih menggunakan fotokopi KTP-el. Bahkan banyak perusahaan fintech yang mensyaratkan selfie dengan KTP-el untuk verifikasi nasabah. Ini yang mestinya ditinggalkan karena bisa membuka celah-celah kebocoran data," tegas Dirjen Teguh.

Di tempat yang sama, CEO PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) Vince Iswara menyatakan, ingin terus meningkatkan kerja sama pemanfaatan data Dukcapil untuk  melakukan electronic know your customer (e-KYC) menggunakan data NIK, face recognition, dan IKD.

"Kami telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil selama 5 tahun untuk melayani lebih dari 150 juta pengguna dan bermitra dengan lebih dari 550.000 UMKM di seluruh Indonesia," jelas Vince Iswara.

Menurutnya, DANA hadir dengan misi untuk menghubungkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga keuangan, mitra, dan nasabah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia melalui inovasi dan solusi digital yang dikembangkan.

"Sebagai pelaku industri, kami mengakui peran strategis IKD dalam ekosistem pembayaran digital dan layanan finansial. Dengan lebih dari 900 pegawai, kami berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengadopsi IKD dan menjadikannya aksesibel bagi seluruh kalangan," kata Vince Iswara. (Rls)