Jakarta - Partai di koalisi pemerintahan Jokowi buka suara soal peluang implemen wacana perpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan gelaran Pemilu 2024 diundur.

Muhaimin Iskandar yang sekaligus Wakil Ketua DPR RI itu beralasan saat ini sedang momentum perbaikan di sektor ekonomi sehingga jangan terganggu oleh kontestasi pemilu.

Cak Imin menyebutkkan, aspirasi ini muncul berdasarkan dari kunjungan ke daerah, melihat prospek yang positif ke depan.

"Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang, dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," ujarnya Cak Imin.

"Jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu, ini baiknya Pemilu Presiden diundur," ujarnya Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Dari pandangan Sekjen PDI Perjuangan  Hasto Kristiyanto menyebutkan penundaan pelaksanaan pemilu tak memiliki landasan hukum yang kuat.

"PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi," kata Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Kamis (24/2/2022).

Hasto Kristiyanto menyebutkan konstitusi telah mengatur bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, menurut dia, tak ada sama sekali ruang penundaan Pemilu.

"Atas dasar ketentuan konstitusi pula konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan pemilu," ujarnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono menilai wacana penundaan pemilu tak pantas digunakan untuk mendongkrak popularitas.

"Mari kita memperkokoh konstitusi, sikap Presiden Jokowi saja tetap menjaga konstitusi dengan menolak perpanjangan masa jabatannya," ucapnya Nusyirwan. (Nia)