Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan, memasuki tahun 2024, selain dihadapkan pada Pileg dan Pilpres yang mengharuskan kita hati-hati agar tidak terprovokasi, bangsa Indonesia juga dihadapkan pada kondisi sosial kebangsaan yang ditimbulkan akibat gejolak geo-politik global terhadap kondisi perekonomian dunia. Antara lain, menguatnya dolar Amerika terhadap rupiah yang membuat cadangan devisa turun signifikan, dari USD 134,9 miliar pada September 2023 menjadi USD 133,1 miliar pada Oktober 2023.

"Tantangan lainnya terkait kondisi iklim yang semakin tidak bersahabat. BMKG merilis fenomena cuaca El Nino akan berlangsung setidaknya hingga akhir tahun 2023. Berbagai sektor akan terdampak oleh fenomena cuaca ini, mulai dari jumlah produksi energi dari PLTA yang menurun, hingga sektor pertanian yang mengalami penurunan produksi tanaman pangan akibat terganggunya siklus masa tanam, gagal panen, kurangnya ketahanan jenis tanaman, atau penyebaran hama yang aktif pada kondisi kering. Karena itu, segenap pemangku kepentingan, utamanya pemerintah, diharapkan segera mengambil langkah mitigasi dan antisipasi terhadap dampak negatif yang terjadi," ujar Bamsoet dalam pelantikan anggota MPR RI pengganti antar waktu, di Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (14/11/23).

Anggota MPR RI yang dilantik yakni Dadang S. Muchtar dari Fraksi Golkar, Daerah  Pemilihan Jawa Barat VII serta Andi Najmi Fuaidi dari Fraksi PKB, daerah pemilihan Jawa Tengah IX.

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena, Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI Ferdiansyah, serta Bendahara Fraksi Partai Golkar MPR RI Mujib Rahmat.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, disaat dunia masih dihadapkan pada konflik Rusia dan Ukraina yang belum usai, serta eskalasi ketegangan geopolitik global di berbagai wilayah yang terus meningkat, saat ini komunitas global juga dihadapkan pada krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina.

Menyikapi kondisi ini, Indonesia harus berpegang teguh pada amanat Konstitusi untuk menentang setiap aksi kekerasan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Sikap tegas dan komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, selaras dengan amanat Konstitusi, bahwa penjajahan dalam segala bentuk dan manifestasinya, harus dihapuskan dari muka bumi.

"Indonesia juga harus mendorong hadirnya langkah-langkah strategis dan nyata dari segenap komunitas internasional, untuk membuka akses bantuan internasional masuk ke wilayah Palestina, serta membantu mewujudkan perdamaian abadi di tanah Palestina," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengingatkan, sebagai lembaga yang merepresentasikan daulat rakyat, MPR memiliki tanggungjawab besar untuk memastikan konstitusi terus berjalan. MPR merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD.

Namun perubahan-perubahan tersebut dilandasi oleh itikad kebangsaan yang baik, diperjuangkan demi tujuan kolektif, dan bukan dimaksudkan untuk sekedar memenuhi hasrat politik atau kepentingan kelompok. Seluruh elemen bangsa harus dapat mengambil pembelajaran dari amendemen terhadap Konstitusi yang telah dilakukan sebanyak empat tahap sepanjang periode MPR 1999-2004.

"Melalui amendemen tersebut, kita telah menata ulang sistem ketatanegaraan kita, dan secara rigid mengatur perlindungan akan hak-hak kewarganegaraan yang mengacu pada pengakuan komprehensif atas hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya, konstitusi sedianya hadir untuk memastikan demokrasi di Indonesia dapat menjadi lebih baik, dan bukan sebaliknya," pungkas Bamsoet. (*)