Colombo - Otoritas pendidikan Sri Lanka membatalkan ujian bagi jutaan siswa sekolah karena negara itu kehabisan kertas cetak. Pasokan kertas seret karena pemerintah tak punya uang untuk membiayai impor kertas.

Otoritas menyebut ujian terpaksa ditunda tanpa batas waktu yang jelas karena kekurangan kertas, ujian semester semestinya akan berlangsung mulai besok selama sepekan kedepan. Sri Lanka sedang menghadapi krisis keuangan terburuk sejak merdeka pada 1948.

"Kepala sekolah tidak bisa mengadakan ujian karena tidak bisa mengamankan devisa untuk mengimpor kertas dan tinta yang diperlukan perusahaan percetakan," kata Departemen Pendidikan Provinsi Barat.

Sumber resmi pemerintahan mengatakan akibat tak adanya kertas, maka dua pertiga dari 4,5 juta siswa negara itu tak bisa menempuh ujian. Tes semester adalah bagian dari proses penilaian berkelanjutan untuk memutuskan apakah siswa bakal naik kelas atau tidak di akhir tahun ajaran.

Negara yang berada di Asia Selatan ini, berpenduduk 22 juta jiwa, dan sedang mengalami kekurangan uang. Sri Lanka mengumumkan minggu ini bahwa mereka akan mencari dana talangan IMF untuk menyelesaikan krisis utang luar negeri yang memburuk dan menopang cadangan eksternal.

Hal ini terjadi di karenakan, negara kekurangan cadangan devisa untuk membiayai impor komoditas penting. Akibat cadangan devisa yang menipis, Sri Lanka kehabisan makanan, bahan bakar dan obat-obatan.

Sebelumnya Dana Moneter Internasional pada hari Jumat mengkonfirmasi sedang mempertimbangkan permintaan mengejutkan Presiden Gotabaya Rajapaksa pada hari Rabu untuk membahas bailout.

Sekitar US$ 6,9 miliar utang Colombo perlu dilunasi tahun ini tetapi cadangan mata uang asingnya hanya sekitar US$ 2,3 miliar pada akhir Februari.

Terlihat di seluruh negeri penduduk sedang mengantre untuk bahan makanan dan minyak. Pemerintah pun terpaksa melakukan pemadaman listrik bergilir dan penjatahan susu bubuk, gula, lentil dan beras.

Sri Lanka awal tahun ini meminta bantuan China, salah satu kreditur utamanya, untuk membantu menunda pembayaran utang. Belum ada tanggapan resmi dari Beijing ihwal permintaan tersebut. (Mca)