Medan - Mendapat nilai buruk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi kesal. Edy mengatakan kinerja Pemprov Sumut dinilai lambat.

Hal ini disampaikan Edy saat melantik pejabat eselon tiga dan empat di rumah dinasnya Medan, Selasa (22/3/2022).

"Saya baru selesai rapat dengan BPK, begitu buruknya pekerjaan kita," kata Edy.

Mantan Ketua PSSI ini memastikan dengan buruknya kinerja Pemprov Sumut akan mempengaruhi keuangan daerah.

"Kinerja para eselon tiga, empat, yang selama ini tidak memberi kontribusi positif dapat memepengaruhi  finansial Pemda Sumut," ujar Edy.

Edy menjelaskan, dengan hasil kinerja aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Sumut sangat lambat, banyak anggaran (silva) yang harus dikembalikan ke kas negara.

"Kerjanya itu lambat sekali, lambat, dan sampai-sampai ada dana yang harus kita kembalikan," ucapnya dengan nada sedikit marah.

Dalam temuan BKP, Edy mengatakan Dinas Pendidikan Sumut yang paling disoroti oleh BPK. Menurutnya, pengelolaan uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dilakukan dengan baik selama ini.

Lebih jauh dijelaskan, bukan hanya dana BOS saja yang menjadi temuan, tapi juga masalah uang DAK, DAU, BOS, dia buruk sekali.


Dengan adanya temuan tersebut, mantan Pangkostrad itu mengaku akan  mengevaluasi kinerja bawahannya. "Segera diganti seluruh pejabat di Dinas Pendidikan jika tidak mampu memperbaiki kinerja," pungkasnya..

Tak hanya evaluasi hasil soal kinerja, Gubernur yang baru menjabat satu perode ini juga akan memutasi para pejabat eselon yang dinilai tidak bisa bekerja seperti yang diharapakan. (Nia).