Pekanbaru - Reaksi masyarakat kota Pekanbaru terhadap kebijakan parkir yang di keluarkan oleh walikota Pekanbaru sebelumya, Dr. Firduas, ST, MT, kini semakin meresahkan masyarakat kota Pekanbaru. Hal ini disebut karena tarif parkir yang mahal, dan dipungut 24 jam serta juru parkir ada dimana-mana, Minggu, 17/12/2023.

Sejumlah permasalahan yang kerap di persoalkan oleh masyarakat terkait pelaksanaan parkir di pekanbaru adalah, soal kehadiran juru parkir (Jukir) hampir di setiap tempat dan dipungut hingga larut malam atau 24 jam, kemudian tarif yang dirasakan sangat memberatkan, mengingat beberapa pertimbangan.

Hal ini pun di aminkan oleh lembaga masyarakat yang kerap menyorot segala kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.  Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI), melalui ketuanya, Feri Sibarani, S.H, hari ini, di Pekanbaru menjawab pertanyaan awak media mengatakan, pihaknya sangat menolak kebijakan parkir di kota Pekanbaru, karena sangat memberatkan kehidupan masyarakat.

"Saya heran soal masalah parkir Pekanbaru ini. Sudah lama menjadi persoalan sosial masyarakat tapi tidak ada sikap jelas dan tegas dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Ini kan menjadi ranah Pemerintah, yang meliputi Walikota dan DPRD Kota Pekanbaru. Anehnya Dewan yang berjumlah 45 orang itu dimana? Katanya mereka mewakili rakyat, mana political will nya??, " Jawabnya kepada sejumlah wartawan di Sabas coffee, Sukajadi Pekanbaru.

LP-KKI selaku lembaga masyarakat, juga mengaku kerap mendapatkan pengaduan dan keluhan dari berbagai warga kota Pekanbaru dan dari berbagai kalangan terkait permasalahan parkir yang dirasakan memberatkan warga. Hal itu juga dibeberkan Feri Sibarani, saat dirinya memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan, hari ini di Pekanbaru.

"Ini kan sangat krusial ya. Di Pekanbaru ini, Selain masalah banjir, sampah dan ekonomi masyarakat, saya kira persoalan parkir tidak kalah penting untuk di sikapi oleh pemerintah. Namun, menurut kami, ini harusnya justru lebih pada ranah anggota DPRD yang berjumlah 45 orang itu, kenapa mereka terkesan diam dan menutup mata, padahal warga sudah teriak," kata Feri.

Diperoleh informasi, bahwa ternyata sejumlah hal yang dirasakan memberatkan masyarakat terkait keberadaan parkir di kota Pekanbaru saat ini adalah, terkait tarif yang relatif tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Seperti di kota Medan Sumatra Utara, tarif parkir untuk roda 4 masih 2000 rupiah dan roda dua 1000 rupiah, dan tidak dipungut disemua jalan dan tempat serta berlaku hanya pada siang hari.

Sementara di Kota Pekanbaru, menurut pengaduan yang diperoleh oleh LP-KKI, tarif parkir untuk roda 4 dimulai dari 3000 rupiah, dan roda dua 2000 rupiah, serta roda 6 keatas diprediksi akan jauh lebih mahal. Selain itu, salah satu permasalahan lainnya, karena juru parkir ada hampir disemua tempat tanpa terkecuali dan berlaku hingga 24 jam.

"Dari kenyataan ini kan kita jadi berfikir, bahwa apakah pemrintah kota Pekanbaru ini sudah demikian miskin, sampai segitunya terhadap masyarakat? Masyarakat kota ini kan tidak semua kaya, atau punya kemampuan ekonomi bagus. Apakah warga negara Indonesia di Kota Pekanbaru ini tidak merdeka lagi. Tidak boleh lagi parkir di tanah negara, bahkan hingga malam hari pun harus dikejar? Kan ini sudah gawat," Kata Feri melanjutkan.

Hal itu diluapkan Feri Sibarani, menganggapi banyaknya keluhan masyarakat terkait kebijakan parkiran yang seolah tidak mendapat respon dari pemerintahan.

"Saya juga sebenarnya lihat itu setiap hari ya.. Hampir semua tempat dan jalan ada jukir yang mungut. Sudah seperti Zombie aja itu, sampai malam hari, para jukir bergentayangan dimana-mana, seakan-akan kita ini sudah tidak merdeka lagi karena kebijakan ini. Padahal sumber pendapatan daerah (PAD) untuk keuangan pemerintah menurut saya masih sangat banyak yang potensial yang bisa di optimalkan mendongkrak APBD," Pungkas Feri. (Fit)