Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyan Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, buka hati terhadap Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk maju ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua DPR RI tersebut tampak membuka hati ketika menjawab wawancara pada stasiun televisi swasta, Rabu (23/3/2022).

"Mungkin saja (duet dengan Anies), nggak ada yang tidak mungkin di politik. Semua dinamika bisa terjadi. Tinggal kita lihat lagi tahun depan lah bagaimana ceritanya, cerita- cerita politik," kata Puan.

Kemudian ia juga menceritakan bagaimana dirinya kerap bertemu dengan Anies secara tak sengaja. Ia juga kerap berkomunikasi dengan mantan koleganya di Kabinet Indonesia Kerja itu.

"Saya sering, suka juga secara tidak sengaja bertemu Pak Anies di acara-acara. Komunikasinya, jika ada perlu suka berkomunikasi dan jika ada acara juga komunikasi," ungkapnya.

Selanjutnya Puan memastikan pertemanan dan silaturahmi dengan Anies tak ada masalah. Ia juga menegaskan dirinya tak bermusuhan dengan Anies.

"Perbedaan politik itu kan ya di politik. Tapi pertemanan, silaturahmi kekeluargaan, saya rasa sama Pak Anies nggak ada masalah. Jadi kenapa kayak ada musuhan ya? Nggak ada musuhan," katanya.

Dikesempatan itu, Puan juga menegaskan sikap partainya yang menolak usul penundaan Pemilu. Dia mengatakan seluruh kader PDI-P patuh pada arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Puan mengatakan, "PDI Perjuangan solid, itu yang harus saya sampaikan bahwa kita semua mengikuti arahan ketua umum. Kalau kemudian ada gimmick-gimmick, ada dinamika di lapangan, itu kan mungkin suara pribadi. Tidak menjadi suara resmi partai atau kemudian suara resmi fraksi DPR, PDIP Perjuangan yang ada di DPR. Jadi ya yang didengar ya yang resmi saja," katanya.

Instruksi Megawati, kata Puan, telah disampaikan pada rapat yang diikuti para kader PDI-P. Seluruh kader PDI-P menolak penundaan pemilu. Selanjutnya PDI-P telah menyepakati Pemilu digelar pada 14 Februari 2024.

"Jadi ada suatu rapat yang disampaikan bahwa menurut instruksi Ketua Umum bahwa tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kesepakatan DPR dan pemerintah ya segera dilaksanakan, bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari. Ya itu kan sudah clear," jelas Puan.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah keputusan final yang disepakati pemerintah, DPR, dan KPU. Menurut Puan, ada mekanisme panjang yang harus dijalani dalam penentuan keputusan tersebut.

"Sebagai ketua DPR sudah sudah jelas bahwa pemerintah, DPR, KPU sesuai dengan mekanismenya sudah menyetujui dan menyepakati pemilu tahun 2024 itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sudah titik. Jadi ya setelah disepakati kemudian disetujui dan bahkan disahkan bahwa DPR, pemerintah, dan KPU menyetujui 14 Februari 2024 itu harus ada penyelenggaraan Pemilu, ya itu yang kita sepakati," ungkap Puan. (Ben).