Jakarta -  Presiden Joko Widodo terlihat geram, saat memberikan pengarahan kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kepala Daerah, dan Direktur Utama BUMN di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3/2022).

Keputusan beberapa Mentri dalam kabinetnya saat ini yang mana, lebih memilih mengimpor barang-barang kebutuhan Kementerian/lembaga dari luar negeri, telah menimbulkan kemarahan Presiden Joko Widodo.

Padahal menurut Presiden Joko Widodo, kita ini produksi di mana-mana bisa, "kenapa Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar!

Tidah hanya itu, Jokowi juga menyoroti belanja kementerian/lembaga yang masih minim membeli produk UMKM. Padahal, dia telah memerintahkan agar belanja negara sebesar Rp400 triliun diserap pelaku usaha dalam negeri.

Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kemarahan yang diungkap Jokowi bukan masalah yang baru. Sejak dulu, memang tidak ada perbaikan yang signifikan dari pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga.

"Dari dulu masalahnya sama dan tidak ada perbaikan yang signifikan," ujar Bhima kepada awak media Jakarta, Jumat (25/3/2022).

"Alasannya klasik, produsen lokal apalagi UMKM dianggap tidak memiliki kualitas yang sesuai kriteria, padahal mereka lebih pro terhadap produk impor" kata Bhima kembali.

Seharusnya kementerian/lembaga memberikan pendampingan agar produk UMKM bisa memenuhi standar. Agar sejalan dengan pernyataan Jokowi yang meminta agar standarisasi kepada UMKM tidak dipersulit.

Bhima mengatkan, "Harusnya ada pendampingan dan bantuan kepada pelaku usaha lokal untuk memenuhi standarisasi tadi," aturan ini sudah ada, namun di lapangan tidak berjalan.

Bhima melanjutkan, tak hanya soal kualitas, produk UMKM seringkali dipandang sebelah mata karena adanya aturan minimum produk dalam setiap pengadaan barang.

Berdasarkan data dari LKPP transaksi belanja dari UMKM baru mencapai 33,6 persen di tahun 2021. Padahal Jokowi telah meminta minimal anggaran belanja kementerian/lembaga 40 persennya diserap UMKM.

"Porsi nilai transaksi UMKM dalam pengadaan Rencana Umum Pengadaan tahun 2021 hanya 33,6 persen," pungkasnya.

Sementara itu di tahun yang sama, untuk pengembangan produk yang masuk e-catalog hanya sebesar 46.903. Padahal targetnya harus 70.000 produk. (Mca)