Jakarta - Massa mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Sulawesi Tenggara  (HIMA SULTRA) Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementrian Dalam Negeri  (Kemendagri) di Jalan Medan Merdeka Utara. Rabu, (10/01/2024).

Aksi protes ini dilakukan karena Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen. Pol (Purn)  Andap Budi Revianto dinilai kurang begitu fokus dalam melakukan pembenahan dan penetaan  
terhadap daerah yang dipimpinnya pasca diangkat.  

Ketua Umum HIMA SULTRA Eghy Seftiawan secara tegas mengatakan bahwa Pj. Gubernur mantan  polisi itu terkesan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat. bahkan cenderung tak bisa bekerja.

“Pj. Gubernur tidak becus dalam menjalankan roda pemerintahan Sultra,” Tegasnya saat dimintai keterangan.

Pria yang akrab disapa Eghy ini mempertegas bahwa Sultra saat ini dalam kondisi yang tidak  sedang baik-baik. Hal ini dikarenakan dampak inflasi yang menimpa provinsi dengan sebutan  Bumi Anoa itu. Menurutnya, harusnya bila Pj. Gubernur memiliki niat baik untuk memperbaiki  daerah, maka perkara inflasi yang menimpa daerahnya itu sudah teratasi.

“Inflasi menimpa Sultra, pejabatnya malah justru sibuk pencitraan dan otak atik posisi. Ini mengindikasikan ia  tidak memiliki niat dalam menjabat sebagai pejabat di daerah kami. Sebabnya kami datang di hadapan Kemendag untuk meminta yang memiliki  kewenangan segera menggantikan pejabat Gubernur demi keselamatan
masyarakat,ekonomi,  SDA dan kemajuan daerah,” Lanjut Eghy dibarengi sorakan sepakat dari masa aksi.

Menurut Eghy yang juga kordinator dalam memimpin aksi ini, Andap Budi Revianto tidak hanya  saja fokus dalam menata posisi birokrasi, melainkan pula terindikasi bermain politik dan tidak netral dalam menyongsong Pilpres mendatang. Dia menilai bahwa jabatan ini  bukan untuk menyelamatkan dan membantu pemerintah pusat dalam mengangkat SDA yang  dimiliki untuk kepentingan masyarakat, tapi justru untuk manuver politik Pilpres.

“Ada dugaan bahwa pejabat ini ditugaskan bukan untuk memperbaiki sistem dan mengangkat  
SDA kami untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat melainkan untuk manuver politik praktis  
Pilpres mendatang. Kami mencium bau itu, bahwa ini tidak baik untuk kesuburan dan kemajuan  daerah kami. Olehnya, kami minta untuk segera dicopot dan digantikan dengan yang betul-betul  
memiliki niat baik dalam menjalankan misi negara untuk mensejahterakan masyarakat,”  Tegasnya.

Ketua Umum HIMA SULTRA itu kemudian mempertegas bahwa Gerakan ini adalah awal dari  upaya mereka dalam menyikapi persoalan ini. Katanya, bila aksi mereka ini tidak ditindaklanjuti maka pihaknya akan selalu datang dengan jumlah masa yang besar untuk mempertegas  persoalan ini sampai mendapat atensi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

(Rilis)