Purbalingga - Pemkab Purbalingga menentukan 6 Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Enam prioritas ini merupakan penjabaran dari tema RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2025 yakni 'Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian Ditopang Oleh Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Lokal'.

"Kita terjemahkan tema tersebut secara prioritas, diantaranya : 1. Peningkatan Kualitas Manusia; 2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif; 3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat; 4. Peningkatan Pelayanan Publik; 5. Penguatan Desa; 6. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan," kata Bupati diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Purbalingga, Herni Sulasti dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Disebutkan tema dan prioritas tersebut ditentukan mendasari visi misi Bupati dan Wakil Bupati, evaluasi hasil kinerja tahun 2023, isu strategis serta penyelarasan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional. Sekda menyebutkan evaluasi tahun 2023 di Purbalingga masih terdapat pengangguran terbuka sebanyak 5,61%, kemiskinan 14,99%, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 70,51 atau di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

"Perencanaan dan anggaran kita harus mengarah pada penyelesaian indikator makro tersebut," katanya.

Untuk diketahui, Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2025 ini muaranya adalah untuk dasar penyusunan APBD 2025. Sehingga awal tahun 2024 ini harus sudah bisa memprediksi anggaran tahun 2025 untuk apa saja.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Purbalingga, Suroto mengungkapkan, masing-masing prioritas di atas telah ditentukan beberapa target yang harus dicapai tahun 2025. Misalnya : IPM bisa mencapai 71,48, tingkat pengangguran terbuka bisa di bawah 5%, angka kemiskinan berada antara 12,5 - 13,5%, indeks jalan mantap dari 78,83 (tahun 2023) menjadi 85,3 dan banyak target lainnya yang belum disebutkan.

"Kemampuan keuangan daerah tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp 2.074. 056.566.664," katanya.

Suroto menyebutkan, RKPD 2025 telah disusun sejak Desember 2023. Usai Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2025 akan dilanjutkan Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Penetapan RKPD dengan Perbup pada akhir Mei 2024.

Sebelum konsultasi publik telah dilaksanakan berbagai proses di internal Bappelitbangda, diantaranya : evaluasi pelaksanaan RPJMD 2021 - 2026 tahun ke-3, penyusunan rancangan awal, focus group discussion, capaian 2023 dan kinerja masing-masing OPD serta sinkronisasi capaian RPJMD tahun ke-3 dan tahun ke-4.

"Melalui proses ini kami meyakini, bahwa konsep rancangan awal yang kami sediakan untuk bapak ibu sekalian sudah melalui kajian teknokratis yang memadai," katanya.

Konsultasi Publik ini menghadirkan seluruh unsur dan elemen baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah daerah. Unsur masyarakat yang hadir dalam konsultasi publik ini diantaranya perguruan tinggi se-Kabupaten Purbalingga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda.

(Gn/Prokompim)