Gorontalo - Di hadapan ratusan warga Desa Potanga, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 5 Februari 2024, Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, merasa gembira bisa hadir dan bertemu dengan masyarakat di sana.
 
Fadel Muhammad merasa bangga sebab Potanga pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum. Di balai desa, bukti Potanga diresmikan menjadi Desa Sadar Hukum tertera dalam prasasti yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, pada 24 Februari 2012.
 
Di hadapan warga, Fadel Muhammad mengatakan dirinya kerap datang ke Potanga dan Boliyohuto. "Saya ingin Boliyohuto mekar dari Kabupaten Gorontalo dan menjadi Kabupaten tersendiri," ujarnya.
 
Alumni ITB itu menceritakan di awal menjadi orang nomer satu di Provinsi Gorontalo, di sana hanya ada Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo.

"Hanya ada 3 daerah, seharusnya satu provinsi minimal ada lima daerah,"  tuturnya.
 
Untuk mencapai lima daerah, pria yang juga menjadi Guru Besar Universitas Brawijaya itu mendorong adanya pemekaran. Apa yang diinginkan itu tercapai, Kabupaten Gorontalo yang memiliki wilayah yang luas dimekarkan menjadi Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo Utara. Sedang dari Boalemo dimekarkan menjadi Kabupaten Pohuwato. "Alhmadulillah berkembang jumlah kabupatennya," ujarnya.
 
Di saat akhir masa jabatan menjadi Gubernur, ada keinginan untuk menjadikan Boliyohuto menjadi Kabupaten. "Namun saya sudah mulai mengakhiri masa jabatan," ucapnya. Meski demikian dirinya berharap pada Gubernur selanjutnya untuk melanjutkan menjadikan Boliyohuto menjadi Kabupaten tersendiri.
 
Upaya menjadikan Boliyohuto menjadi Kabupaten tersendiri rupanya belum tercapai hingga saat ini. "Bisa jadi karena ada moratorium pemekaran," ujarnya.

Meski ada moratorium namun keinginan itu masih tetap ada. Diungkap di hadapan warga, saat ditunjuk menjadi ketua pembina pemekaran wilayah baru, ia langsung menegaskan pada semua bahwa prioritas pertama adalah menjadikan Boliyohuto menjadi Kabupaten.
"Ini sudah tepat. Wilayahnya luas, perkembangannya bagus, dan sektor pertaniannya bisa diandalkan,"  tambahnya.
 
Sebagai desa yang mendapat predikat Desa Sadar Hukum, Fadel Muhammad dalam kesempatan tersebut juga berpesan kepada masyarakat agar ikut menjaga dan mengawal pelaksanaan pemilu agar berjalan dengan baik. “Pemilu perlu dijaga karena merupakan simbol demokrasi.
 
Bangsa Indonesia, disebut sebagai salah satu negara demokrasi  terbesar di dunia. Untuk itu pemilu diharap oleh Fadel Muhammad bisa berlangsung dengan baik. "Beda partai dan pilihan tidak masalah, pilihlah sesuai dengan hati nurani," tambahnya.
 
Didorong agar masyarakat memilih pemimpin yang bisa berkontribusi pada daerah, bangsa, dan negara.

(Ardi)