Tebing Tinggi - Program pemerintah berupa bantuan sosial (bansos) merupakan bagian dari usaha guna mensejahterakan masyarakat. Selain itu, diberikannya bansos tersebut untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerimany

Program-program bansos untuk rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Namun, apakah pemberian bansos itu sudah sesuai dengan sasaran.

Dharma Situmorang  Ketua LSM Gerakan Masyarakat Anti Korupsi ( GMASI) DPD Sumatera Utara angkat Bicara.

LSM GMASI  menemukan kesalahan penyaluran bansos pemerintah  terjadi kesalahan penyaluran bansos pada Program Keluarga Harapan (PKH) berupa Beras.

Sehingga penerima manfaat tidak tepat sasaran.Kami  menemukan ada penerima bansos tahun lalu yang ternyata sudah meninggal tapi masih masuk data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ujar Dharma.

Lanjut Dharma,Aduan yang masuk itu sebagian besar terkait penerima bansos yang tidak sesuai kriteria. Masyarakat meminta pemerintah memperbaiki sistem distribusi sehingga bansos akan diterima oleh orang yang memang benar-benar layak menerima. Dengan kata lain, bansos yang disalurkan pemerintah itu tepat sasaran.

Hasil investigasi LSM GMASI dilapangan, menemukan beberapa kejanggalan,seperti bansos berupa beras 10 kg yang seharusnya  menerima Beras sesuai dengan jadwal yang diterima,dengan disalurkan melalui PT Pos Indonesia telah diambil oleh Kades Penggalangan melalui perangkat desa, jelas ini menyalahi aturan.

seperti adanya permainan bansos yang dilakukan oleh oknum aparat desa penggalangan,dengan dalih membuat Surat Kuasa Kolektif agar beras bisa dibawak ke kantor desa pada tgl 6 Febuari 2024 dan beras tersebut diduga diselewengkan ke hal hal yang lain sehingga pada tgl 19 Febuari 2024 warga Desa Penggalangan ribut karena tidak mendapatkan bansos tersebut,tetapi pada tgl 20 beras tersebut sudah berada di kantor desa.

Dharma juga mengatakan kalau dari info investigasi tersebut bahwa beras sudah di ganti di salah satu kilang dan hal ini akan kita sampaikan  langsung ke kementrian sosial terkait perihal penyelewengan Bansos untuk di tindak lanjuti.

(Dali.Z)