Pekanbaru - Ikatan Milenial Riau (IMR) menyoroti dugaan Kongkalikong yang diduga melibatkan SPBU PD. SPR milik BUMD Rohil dan Koperasi Tuah Nelayan Pesisir yang dinilai merugikan masyarakat khususnya nelayan.

Pasalnya sebelum hadirnya Koperasi Tuah Nelayan Pesisir, Nelayan hanya cukup membayar cas perjerigen
Bahan Bakar Minyak melaut seharga Rp. 6.000 namun hadirnya Koperasi membuat hingga Rp. 10.000 perjerigen dengan alasan biaya angkut dan pelayanan administrasi.

"Nelayan ini penghasilan nya tak menentu, pergi melaut belum tentu banyak Bawak hasil, hadirnya Koperasi diharapkan mampu menekan biaya BBM, tapi malah memakan keringat nelayan, dari mana pula upaya membantu nelayan seperti yang di ungkapkan pihak koperasi dan HNSI, itu jelas cas jerigen yang biasa di berikan semakin naik, bukan semakin menurun dan pengisian bbm juga di SPBU yang biasa di isi nelayan tidak ada perbedaan dan tidak ada penambahan jumlah SPBU yang di usahakan pihak koperasi dan HNSI, jikapun ada penambahan kuota itu merupakan ranah menajemen SPBU, lalu dimana peranan Koperasi nya untuk membantu, udah lah jangan membodohi rakyat kecil seperti nelayan hanya untuk mendapat keuntungan receh itu," ujar Ketua IMR Riau.

Ketua ikatan Milenial Riau Mahardika menduga ini sebagai upaya bagi bagi kue oleh Penguasa, apalagi SPBU itu milik BUMD Rohil dan kita duga pimpinan Koperasi dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di Rokan hilir ini adalah orang dekat penguasa di Rokan Hilir, sehingga wajar kami menduga ini merupakan upaya bagi bagi kue dari penguasa Rohil untuk orang dekatnya, cuma sangat di sayangkan jika cara cara yang lakukan tidak elegan justru diduga  mempersulit dan memakan keringat nelayan kecil.

"Kita sayangkan ya kalau ini upaya bagi bagi kue atau jatah dari Penguasa ke orang orang terdekat nya, karena imbasnya masyarakat, jangan masyarakat dong yang dikorbankan hanya untuk keuntungan receh itu dan melakukan pembodohan terstruktur Untuk dapat hal hal receh, itu memalukan," ujar Ketua IMR.

Ketua Ikatan Milenial Riau juga menambahkan ini tahun politik, IMR menilai bahwa tindakan yang di lakukan koperasi dan pihak HNSI Rohil yang diduga merupakan orang dekat penguasa Rohil itu justru dapat merusak citra politik Penguasa di Rokan Hilir, karna publik tahu mereka orang dekat penguasa dan skanario jelek itu di lakukan di badan usaha milik Pemda Rohil dan sulit rasanya untuk membantah perbuatan mereka tidak di restui penguasa

"Kita sudah selesai pemilu dan akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah, ini dapat merusak citra politik dari Penguasa di Rokan Hilir jika ternyata orang orang dekatnya melakukan hal seperti ini, padahal yang kita tahu saat ini elektabilitas penguasa sangat tinggi dan sangat di kagumi oleh rakyatnya namun akibat tindakan nakal orang dekatnya justru ini yang merusak citra penguasa," ujar Panglima Mahardika.

IMR Mengungkapkan Cas Jerigen tanpa adanya peningkatan saja seperti belum hadir koperasi, itu diduga IMR ranahnya sudah pungli, Apalagi terjadi peningkatan setelah hadirnya koperasi, itu jelas pungli yang meningkat dan membebani nelayan  
IMR mengungkapkan juga alasan menduga itu semua sebagai kegiatan pungli adalah karena pihak SPBU sudah buat kebijakan pengisian Jiregen untuk nelayan harus ada rekom dari instansi terkait,

"jika nelayan bawa rekom apa dasar cas Jiregen itu, jika tetap ada peningkatan nilai cas untuk upah angkat koperasi, emang nelayan tidak boleh beli langsung ingat itu SPBU, semua orang boleh beli kalau nelayan bawa rekom harus di layani tidak perlu di ciptakan Upah angkat itu dari pihak tertentu sehingga kesan mempersulit dan membodohi masyarakat miskin" Ujar Ketua IMR

Dalam waktu dekat IMR akan melaporkan ini ke Pertamina dan Ditkrimsus Polda Riau terkait Pernyataan Menejer SPBU SPR yang menyampaikan sudah berkoordinasi pada Polres Rohil

"Kita akan laporkan ini Ke Pertamina agar SPBU ini ditindak, selain itu pernyataan dari Menejer SPBU SPR yang menyatakan sudah berkoordinasi dengan Polres, kami akan laporkan ke Polda Riau, apa benar tindakan yang dilakukan ini benar, karena dugaan hasil investigasi dan kajian tim hukum kami ini selain merugikan masyarakat juga tindakan pungli," tutup Panglima Mahardika.

(Dika)