Palembang - Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 bertempat di Ballroom Hotel Beston Palembang, Selasa, (26/3/2024).

Fatoni katakan kegiatan ini akan membahas tentang kebijakan yang telah lalu dan yang akan datang, evaluasi kinerja yang sudah dilakukan, penganggaran, dan solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Dan dihadiri dengan berbagai narasumber yang mumpuni dalam bidangnya.

"Dalam upaya optimalisasi PPPA, saya harapkan kab/kota untuk membantu dan mendukung UPTD PPA yang ada di daerahnya. Sehingga pelaksanaan kegiatan perlindungan anak dan perempuan dapat ditangani bersama dengan baik," ujarnya.

Disamping itu, Upaya PPPA perlu didukung bappeda. Dengan kehadiran bersama di pertemuan ini akan ada arahan pak deputi dan narasumber lainnya agar kita memahami terkait program dan kegiatan yang bisa kita lakukan dan cara mengatasi masalahnya dan memberi pengetahuan sehingga tugas kita bisa lebih maksimal lagi.

"Untuk kualitas SDM yang lebih baik maka dibutuhkan perempuan berkualitas. Karena laki-laki berkualitas membuat perempuan berkualitas dan akhirnya akan membuat anak berkualitas," ujarnya.

Peningkatan kualitas anak bisa dimulai dari makanan, karakter dan akhlak sehingga adanya PPPA berperan untuk membuat anak dan perempuan yang lebih berdaya.

"Pemberdayaan harus dilakukan orang yang berdaya. Kita bisa mendukung PPPA dengan penyediaan anggaran dan berbagai kebijakan untuk membuat perempuan lebih berkreativitas," katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemprov Sumsel juga sudah mencanangkan lima program prioritas yaitu penanganan karhutla, persiapan pilkada, inflasi, stunting dan menurunkan kemiskinan ekstrem.

"Pemprov Sumsel sudah mencanangkan kegiatan-kegiatan yang berpihak ke perempuan dan anak. Antara lain penanganan stunting serentak se-Sumsel melalui program orang tua angkat. Peran wanita juga sangat penting didukung PKK dan Posyandu dalam memenuhi gizi anak,"tandasnya.

Fatoni mengajak semua pihak untuk menyamakan visi dan misi serta persepsi dalam perencanaan serta evaluasi kinerja sehingga program yang ada dapat tepat sasaran seperti diharapkan.

Kadis PPPA, Fitriana, S.Sos., M.Si., melaporkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi, peran, kontrol, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan.

"Berbagai upaya juga dilakukan semaksimal mungkin untuk melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak serta mewujudkan sistem data gender dan anak sebagai dasar perencanaan kebutuhan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bermuara kepada ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara," Jelasnya.

Dalam kesempatan itu, disampaikannya juga capaian pembangunan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 yang terindikasi sangat baik.

Turut hadir Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar, DH., Secara virtual, Karo perencanaan dan keuangan kementerian PPPA, Ir. Destri Handayani, SE., Para ketua organisasi wanita Sumsel dan Para Kepala OPD Sumsel.

(As)