Pangkalpinang - Belum genap lima bulan dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman membuat banyak gebrakan. Teranyar putra Makassar Provinsi Sulawesi Selatan itu berhasil memperjuangkan penambahan alokasi anggaran pupuk bersubsidi untuk petani di tanah air sebesar 28 triliun. Dengan demikian total anggaran pupuk bersubsidi untuk petani tahun ini mencapai 54 triliun rupiah.

Keberhasilan Mentan Andi Amran Sulaiman itu pun diapresiasi banyak pihak termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali. Menurut Safrizal dengan bertambahnya anggaran pupuk bersubsidi menjadi sebesar 54 triliun rupiah secara nasional maka alokasi pupuk bersubsidi untuk petani di Negeri Serumpun Sebalai juga ikut bertambah.

"Karena itu saya sangat mengapresiasi kerja keras Mentan Pak Andi Amran Sulaiman. Ini bukti nyata bahwa Pak Amran betul-betul berjuang untuk petani sekaligus turut memajukan pertanian di Babel" kata Safrizal.

Sebagai informasi, alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebelumnya hanya sebanyak 2.933 ton. Namun dengan adanya penambahan alokasi dari Mentan maka jumlah pupuk bersubsidi untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 5.869 ton yang terdiri dari Urea sebanyak 1.743 ton, NPK sebanyak 4.074 ton dan NPK-FK sebanyak 52 ton.

"Kami akan tindaklanjuti penambahan alokasi pupuk bersubsidi tersebut dengan membaginya secara proporsional ke kabupaten dan kota sejalan pula dengan upaya mendorong gerakan semangat menanam rakyat Babel atau Semarak Babel," ujar Safrizal.

Lebih lanjut, Amran mengatakan penambahan alokasi pupuk bersubsidi itu merupakan tindak lanjut hasil berbagai pertemuan dan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri, seperti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertemuan-pertemuan itu menghasilkan, alokasi pupuk sebanyak 9,55 juta ton resmi diputuskan melalui surat Menkeu no S-297/MK.02.2024.

Amran menambahkan, volume pupuk subsidi pada 2024, meliputi pupuk kimia dan juga organik untuk sembilan jenis komoditas, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.

"Saya berharap, para gubernur, bupati, dan wali kota segera menyiapkan rancangan alokasi per kabupaten dan kecamatan sesuai data e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) 2024," jelasnya.

(As)