Denpasar - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan agenda wajib proses penyusunan dokumen perencanaan. Hal ini sekaligus ruang partisipasi antarpelaku pemangku kepentingan pembangunan di daerah, sesuai UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mewakili Menteri Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menghadiri acara Musrenbang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 di Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (22/4/2024).

Dalam paparannya mewakili Mendagri Tito Karnavian, Dirjen Teguh menyampaian sejumlah poin penting. Antara lain, pelayanan Adminduk memang bukan merupakan pelayanan wajib urusan dasar. Namun pelayanan Adminduk mendasari seluruh pelayanan publik sehingga perlu mendapat dukungan yang memadai baik dari sisi anggaran maupun sarana dan prasarana.

"Saat ini untuk perekaman KTP-el di Provinsi Bali sudah baik dengan capaian sebesar 97,6%. Namun, untuk aktivasi IKD di Provinsi Bali masih 2,82%, sehingga perlu ada gerakan aktivasi IKD secara massal yang diawali oleh setiap ASN di tiap pemerintahan daerah," tutur Teguh Setyabudi.

Selanjutnya, kata Dirjen Teguh, Pemprov Bali agar memedomani peraturan perundangan yang berlaku, Instruksi Mendagri, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyelarasan perencanaan pusat dan daerah dalam menyusun rancangan akhir RPJPD Bali baik tahapan dan substansi.

"Adapun target penetapan Perda RPJPD dimaksud agar dilakukan pada Minggu Pertama Bulan Agustus," kata Dirjen Teguh Setyabudi.

Dirjen Dukcapil ini tak lupa memberikan apresiasi atas capaian indikator makro Provinsi Bali. Yakni pada tahun 2022 ke 2023 tampak menunjukkan kondisi lebih baik dan seluruhnya lebih baik dari kondisi nasional. Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 sebesar 78,01 lebih tinggi dibanding dengan IPM Nasional Sebesar 74,39.

"Tingkat kemiskinan Bali Sebesar 4,25% di bawah angka rata-rata nasional 9,36%, pengangguran terbuka pada tahun 2023 berada di angka 2,69 di bawah Rata-rata Nasional sebesar 5,32% serta Gini Rasio di Bali menempati Indeks Gini Ratio Terbaik sebesar 0,362, dan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 0,388," papar Dirjen Teguh.

Dirinya pun menyinggung hasil pembahasan Rakortekrenbang Tahun 2024, yaitu 11 usulan terhadap proyek nasional telah disetujui. "Namun terdapat 9 usulan yang masih perlu dibahas lebih lanjut. Selain itu, terhadap 31 indikator yang telah disepakati dalam pembahasan Rakortek agar dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2025."

Pada bagian lain Teguh Setyabudi menyampaikan, dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2025 dan pelaksanaan RKPD Tahun 2024, Pemprov Bali agar tetap memperhatikan sejumlah aspek seperti pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pelaksanaan Pilkada Serentak, penggunaan SIPD-RI, dan akuntabilitas proses serta tahapan penyusunan yang meminimalisir potensi korupsi dalam perencanaan dan penanggaran.

"Belajar dari saat pandemi Covid-19, pembangunan sektor pariwisata di Bali yang memang menjadi tumpuan utama, jangan sampai mengabaikan pembangunan sektor-sektor lainnya. Selain itu sebelum lebih terlambat, pembangunan infrastruktur perhubungan dan transportasi harus betul-betul mulai dipersiapkan dengan baik," kata Teguh menekankan.

Terkait persiapan penyelenggara Pilkada 2024, Teguh menyoroti perlunya perhatian terhadap realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi Bali, pengendalian inflasi daerah, dan perlunya pengendalian dalam rangka proses penyusunan RAPBD.

Dirjen Dukcapil Kemendagri berharap sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Musrenbang, Pemprov Bali perlu terus memperkuat koordinasi untuk keselarasan pembangunan Pusat-Daerah, khususnya pada pelaksanaan Musrenbangnas, penyusunan rancangan akhir, sampai dengan penetapan Perkada RKPD Tahun 2025.

Sementara Pj. Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya saat membuka Musrenbang menyampaikan bahwa capaian indikator pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023 sangat baik. "Bahkan bila dibandingkan dengan capaian nasional dan sebelum Covid-19 pada tahun 2020," tegasnya.

Senada dengan Dirjen Teguh Setyabudi, Mahendra juga menyinggung sektor-sektor non wisata yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan daerah.

Ia mengapresiasi pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) khusus kepariwisataan, penanganan sampah, penanganan Administrasi Kepegawaian terkait dengan ASN (PPPK dan CPNS), pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang perlu terus dioptimalkan, pengendalian inflasi daerah, serta pentingnya dorongan untuk pengembangan budaya dan Gerakan Petani Milenial.

Acara ini dihadiri oleh Deputi Sarana dan Prasarana mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ervan Maksum, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mewakili Mendagri; Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan, Prof. Muchlis, PhD; Wakil Ketua dan pimpinan DPRD Provinsi Bali, unsur Forkopimda Provinsi, Pimpinan Instansi Vertikal, para Bupati/Walikota se-Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, para akademisi, unsur swasta dan BUMD, Kepala OPD Provinsi, dan perwakilan dari unsur Tokoh Agama, Masyarakat, serta Adat.

(As)