Pekanbaru - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan Musa. S.Pd resmi membuka Training Of Trainer (ToT) Fire Risk System tahap II (dua) di Hotel Fox Pekanbaru Provinsi Riau, Kamis (16/6/2022).

Diketahui kegiatan ini digelar dalam tiga hari, mulai dari tanggal 16-18 Juni 2022. Sebelumnya Pelatihan tahap 1 telah digelar pada 29-31 bulan Maret 2022 lalu.

Kali ini, kata Prof Dr Ir Rizaldi Boer MSc dari IPB sebagai pemateri, "kegiatan ini merupakan lanjutan untuk pengembangan materi, juga merefresh (mengingatkan) singkat  program sebelumnya," ujarnya, Kamis (16/6/2022).

Program ini sebelumnya dikembangkan oleh Institute Pertanian Bogor guna mendeteksi dini wilayah yang rentan terjadi kebakaran hutan lahan di wilayah Kabupaten Pelalalawan.

Training Of Trainer  Fire Risk System dilaksanakan oleh KEMITRAAN yang didukung oleh Center For Climate Risk and Opportunity Management (CCROM) IPB dan UNEP.

Diawal acara, Kalaksa BPBD Pelalawan Musa S.Pd menyampaikan Training Of Trainer  Fire Risk System merupakan program yang sangat dibutuhkan untuk daerah kabupaten Pelalawan.

Lanjut Musa, "kami berterima kasih kepada Kemitraan atas keterlibatan dan semangat dalam mengikuti rangkaian TOT FRS ini. Karena didalam program yang dikembang oleh CCROM tersebut sangat membantu BPBD untuk menanggulangi Karhutla di Pelalawan," tuturnya.

Lebih lagi dikatakan, apalagi daerah yang rawan kebakaran memiliki kesulitan tersendiri, dan sangat jauh letaknya seperti di Kuala Kampar dan Teluk Meranti.

"Sebagai pelaksana penaggulangan bencana kami sangat membutuhkan sistem seperti ini,” jelas Musa.

Selain itu, BPBD Pelalawan juga mengapresiasi kepada perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan ToT FRS ini.

Dikesempatan itu, Deputy Cluster Manager Kemitraan Muhammad Haryono, menjelaskan Training Of Trainer  Fire Risk System Tahap II ini digelar bertujuan untuk memberi pemahaman secara keberlanjutan tentang pengendalian Karhutla di Kabupaten Pelalawan.

“Tujuan ToT FRS ini bertujuan memberikan kemampuan terhadap Kluster Pelalawan bagaimana untuk mengendalikan karhutla dengan memanfaat sistem informasi data indeks, itu (mereka,red) harus bisa menyusun dan merencanakan program pengendaliannya,” jelas Haryono.

Ditambahkan oleh Haryono, dengan pemahaman yang sama terhadap pola resiko perlu adanya sinergitas antara pemerintah daerah, instansi, dan perusahaan.

“Sehingga keterpaduan kegiatan dalam pengendalian Karhutla bisa terjadi dan berjalan dengan baik, terpadu berbasis kluster sesuai dengan Perbup Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Karhutla Terpadu Berbasis Kluster,” tutupnya.

Sebagai informasi, ada delapan instansi yang mengikuti kegiatan ini, diantaranya: BPBD Pelalawan, DLHK, Disbunak, Polres Pelalawan, Kodim 0313, Satpol PP, Bapeda, dan Kemitraan.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga di ikuti oleh perwakilan dari 11 perusahaan, yakni PT RAPP, PT Victorindo Alam Lestari, PT Pusaka Megah Bumi, PT Gandahera. PT SSS, PT Sari Lembah Subur, PT Arara Abadi, PT Asian Agri, PT Adei, PT Musim Mas, dan PT Agritasari. (Ben).