Masyarakat SP. 6 Desa Makmur Kecewa Terhadap Anggota DPRD dan Pemkab Pelalawan, Ini Sebabnya!
Minggu, 19-05-2024 - 12:41:25 WIB
Baca juga:
   
 

Pelalawan, Riau - Masyarakat Desa Makmur Sp.6 dan Sp. 5, sangat kecewa terhadap pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dibawah pimpinan Bupati Pelalawan H. Zukri. SE serta para anggota dewan DPRD Kabupaten Pelalawan yang secara nyata di pilih oleh masyarakat desa Makmur Sp. 6 dan Sp. 5.

Kekecewaan masyarakat yang berdomisili di desa Makmur Sp. 6 dan Sp. 5. menyampaikan keluhan mereka melalui media masa di karenakan selama ini pihak Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan tak pernah memperhatikan masyarakat yang setiap harinya lewat dari kandang perumahan town site 2 PT. RAPP yang terkesan sangat berkuasa akan lokasi dan jalan yang di lalui masyarakat sp.6 dan sp.5.

Ini disampaikan oleh salah satu masyarakat yang bernama inisial HR, Desa sp.6 yang tinggal di daerah ini kepada media ini pada Sabtu 18 Mei 2024 dirumahnya, mengatakan dengan terus terang akan kekecewaannya saat wawancara dan dari hasil pantauan media ini di lapangan.

"Iya pak media saya selaku masyarakat desa makmur sp.6 sangat kecewa dengan pemkab Pelalawan sebab kami disini sudah puluhan tahun tinggal di desa ini namun jalan kami sampai saat ini masih menumpang jalan lewat town site 2 milik perusahaan Rapp, saya pikir ini pemerintah daerah kabupaten Pelalawan tidak tegas dan terkesan pembiaran kami menumpang jalan terus, bukankah undang-undang dasar 1945 mengatakan bumi, air, udara ini milik negara ?, apakah tidak boleh di ambil tanah untuk jalan milik PT. RAPP itu di bangun oleh Pemda Pelalawan?" Ungkapnya kesal, selanjutnya.

"Lagi pula bukankah ada anggota DPRD kabupaten Pelalawan yang sudah kami pilih namun juga kelihatan ada pembiaran, mereka sudah kami pilih tapi perhatian sama kami tidak ada sama sekali, apakah karena mereka banyak punya perusahaan yang juga bergabung sama PT. RAPP salah satu contohnya sudah rahasia umum anggota DPRD kabupaten Pelalawan banyak yang memiliki lebih dari satu perusahaan yang bekerja di perusahaan bubur kertas ini hingga jabatannya jadi tidak punya kuasa buat membela masyarakat desa makmur sp.6 dan SP.5," ungkapnya kesal.

Sementara kepala desa makmur Suwardi di mintai tanggapannya akan hal jalan ini kok bisa Pemkab Pelalawan gak punya kuasa untuk mengambil tanah PT. RAPP untuk jalan umum masyarakat desanya yang hingga saat ini masih numpang dan rusak tidak di perhatikan sudah membuat masyarakat sp.6 jatuh bangun akibat jalan itu, belum lagi masyarakat yang sakit dari luar sp.6 yang mau berobat dan lain sebagainya, kades sp.6 menanggapi dengan santai.

"Ya saya selaku Kades SP.6 cuma bisa memohon dan memperjuangkan dan melaporkan kepada Bupati Pelalawan dan para ketua DPRD kabupaten Pelalawan yang kondisi saat ini atas keluhan masyarakat kami agar segeralah di bangun jalan yang baik buat masyarakat kami di Desa Makmur," jelas Suwardi selaku Kades Makmur.

(***)




 
Berita Lainnya :
  • Strategi Kandidat 03 dan 01: Fokus pada Dapil Prioritas di Tengah Keterbatasan Anggaran
  • Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Laksanakan Pelayanan Kesehatan Keliling di Desa Natemnanu
  • Kejati Maluku Launcing Aplikasi BILANG - BETA dalam Peningkatan Pelayanan Terhadap Pengamanan Proyek Strategis
  • Kasat Lantas Polres Lingga, Kembali Sosialisasi dan Edukasi Pengaturan Jalan Lalulintas di depan SMPN 1 Singkep
  • Solidaritas Kebangsaan RI Apresiasi Kinerja Polda Sumut, Gercep Amankan Pelaku 'RE' Atas Dugaan Penistaan Agama
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Strategi Kandidat 03 dan 01: Fokus pada Dapil Prioritas di Tengah Keterbatasan Anggaran
    02 Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Laksanakan Pelayanan Kesehatan Keliling di Desa Natemnanu
    03 Kejati Maluku Launcing Aplikasi BILANG - BETA dalam Peningkatan Pelayanan Terhadap Pengamanan Proyek Strategis
    04 Kasat Lantas Polres Lingga, Kembali Sosialisasi dan Edukasi Pengaturan Jalan Lalulintas di depan SMPN 1 Singkep
    05 Solidaritas Kebangsaan RI Apresiasi Kinerja Polda Sumut, Gercep Amankan Pelaku 'RE' Atas Dugaan Penistaan Agama
    06 Pangdam XII/Tpr Buka Taklimat Awal Pengawasan Audit Kinerja Itjenad TA 2024
    07 Mendagri Serukan Optimisme Wujudkan Indonesia Emas 2045 pada Acara Temu Karya Nasional
    08 Ngeri! Harus Ada Rekomendasi Polsi untuk Konfirmasi Bimtek Guru dan Kasek Se-Madina di Hotel Antares
    09 Semangat dan Suka Cita, Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonzipur 5/ABW Laksanakan Panen Raya
    10 Polres Jakbar Amankan Pelaku Judi Online dengan Omzet Bulanan Mencapai 60 Juta di Jakarta Barat
    11 FORMADES Sulawesi Tenggara Desak Pemeriksaan Penyaluran Dana di Desa Pola, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna
    12 Jelang Pilkada Bimtek Guru dan Kasek Se-Madina Digelar di Medan, Panitia Bungkam
    13 Kejati Maluku Launcing Aplikasi Lapor Beta Terkait Dugaan Tipikor
    14 AKP Osben Samosir Minta ASN Jaga Netralitas Sesuai Aturan yang Berlaku di Pilkada Serentak
    15 Wujudkan Zona Integritas, Kejati Maluku Launching Program Beta Adhyaksa
    16 Pelaku UMKM Lokal Tuai Untung dari Pelaksanaan Peparnas XVII
    17 Babinsa Pengkok dan Petani Bersatu, Cabut Gulma untuk Hasil Panen yang Melimpah
    18 Hananto : Jika Terbukti Asusila, Agil Akbar Bisa Diberhentikan dari Bawaslu Surabaya
    19 Disebut Membekingi Mafia BBM Tanpa Bukti, Kapolsek Tambusai Utara Merasa Nama Baiknya Dicemarkan
    20 Sosialisasi Garpu Perak untuk Meminimalisir Kekerasan Perempuan & Anak
    21 Pembentukan KPPS Pilkada 2024, KPU Pasaman Gelar Rakor Penguatan Kelembagaan Bersama PPK dan PPS
    22 Kemendagri Tekankan Pentingnya Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com