Makassar - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta daerah mengembangkan inovasi dengan pendekatan Amati, Tiru dan Modifikasi (ATM). Upaya ini dilakukan guna mempercepat pembangunan di daerah dan meningkatkan daya saing daerah. Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi sambutan dalam kegiatan Pembinaan Inovasi Daerah secara Lintas Kementerian/Lembaga (K/L) di Unhas Hotel and Convention Makassar pada Selasa, 21 Mei 2024.

"Kita tidak lagi memulainya (pengembangan inovasi) dari era baru, tetapi kita memiliki strategi ATM yakni amati, tiru dan modifikasi dari daerah lain. Catatanya kemudian adalah sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah," terang Yusharto.

Terkait pendekatan ATM tersebut, Yusharto membeberkan pihaknya memiliki aplikasi Tuxedovation yang memuat beragam data inovasi yang bisa menjadi acuan bagi daerah untuk menumbuhkan  ekosistem inovasi di wilayahnya secara lebih efektif dan efisien. "Tuxedovation kita memiliki sekitar 14 ribu data inovasi, ada beberapa di antaranya bisa diterapkan di daerah-daerah yang lain,  (khususnya) yang mengalami kesulitan karena resources internal yang terbatas," jelasnya.

Demi pengembangan inovasi dengan pendekatan ATM yang lebih baik, Yusharto menegaskan, pihaknya bersedia membantu Pemda dengan  menyediakan berbagai bentuk asistensi, mulai dari pelatihan, bimbingan teknis, dan penyediaan platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antar daerah. "Kami berkomitmen untuk membantu daerah dalam mengidentifikasi inovasi yang dapat diadopsi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan Pemda masing-masing," tambah Yusharto.

Dia melanjutkan, pembinaan inovasi daerah akan difokuskan pada daerah yang kurang inovatif maupun yang masih berpredikat tidak dapat dinilai. Kegiatan pembinaan bersifat lintas K/L yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di 5 wilayah meliputi Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Jayapura Provinsi Papua, dan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

"Pembinaan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergisitas lintas kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengajak akademisi, sektor swasta, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam mengembangkan inovasi daerah. Upaya tersebut diyakini dapat memperkaya proses inovasi dan memastikan keberlanjutan inovasi tersebut. "Daerah (perlu) berkoordinasi dengan perguruan tinggi. Kami harap kerja sama dengan UNHAS (Universitas Hasanuddin) misalnya tetap dibina dan ditingkatkan, agar daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan manfaat dari keberadaan Inovasi," pungkasnya.

(Rls)