Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung dibentuknya konsorsium PT Sinagi Olom Fagu dalam rangka pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Sorong, Papua Barat. Penandatangan pembentukan konsorsium PT Sinagi Olom Fagu yang didirikan oleh tiga perusahaan, PT Malamoi Olom Wonok, PT Huahe Management Indonesia dan PT Sino Consultan Investment Indonesia yang diwakili Robert Kardinal, dilakukan di Sorong Papua Barat, Selasa (28/5/2024).

"Pembentukan konsorsium tiga perusahaan ini dilakukan guna membangun smelter nikel dan pabrik pembuatan baja di KEK Sorong. Groundbreaking pembangunan smelter nikel dan pabrik pembuatan baja direncanakan pada bulan Juni tahun ini dan akan menjadi smelter nikel pertama di Papua," ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (29/5/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, konsorsium akan mempunyai tugas penting untuk membawa para investor nasional dan asing untuk mau berinvestasi di KEK Sorong. Saat ini sudah ada dua perusahaan asing asal China yang berencana melakukan investasi di KEK Sorong.

"Dua investor China yang akan masuk ke KEK Sorong yaitu PT Sheng Wei New Energy Technology dan Beijing Jianlong Heavy Industry Group. Nilai investasi yang ditanamkan  mencapai Rp 75 triliun. PT Sheng Wei New Energy Technology akan membangun smelter nikel, sementara Beijing Jianlong Heavy Industry Group akan membangun pabrik pembuatan baja," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, areal yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik smelter nikel seluas 1000 hektar, dari 500 hektar ketersedian lahan yang sudah siap di kawasan KEK Sorong, serta sejumlah fasilitas penunjang lainnya. Smelter nikel di KEK Sorong akan menggunakan teknologi pengolahan nikel oksigen enriched side blow furnace yang ramah lingkungan.

"Kita harapkan smelter nikel dan pabrik pembuatan baja ini akan memberikan multiplier effect yang besar bagi masyarakat Papua. Setidaknya, diperkirakan sekitar 3.000 orang pekerja dibutuhkan untuk mengoperasionalkan smelter nikel dan pabrik pembuatan baja. Rekruitmen pekerja di smelter dan pabrik pembuatan baja ini harus memprioritaskan orang asli Papua," pungkas Bamsoet.

(*)