Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan penerima brevet Warga Kehormatan Utama Korps Brimob Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Polri, sebagaimana tergambar dalam hasil Survei Litbang Kompas pada Juni 2024 yang menempatkan citra Polri mengalami kenaikan menjadi 73,1 persen. Naik 1,6 persen dibandingkan survei pada Desember 2023. Masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polri yang bersifat preventif dan preemtif seperti pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sampai peran Bhabinkamtibmas.

"Dibalik tingginya citra tersebut, Polri juga masih memiliki berbagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Khususnya dalam bidang penegakan hukum yang masih stagnan pada lima tahun terakhir. Karenanya Polri perlu melakukan pemetaan terhadap berbagai kasus yang dihadapi serta sumber daya manusia yang dimiliki. Terlebih tren kejahatan kedepan akan semakin kompleks," ujar Bamsoet usai menghadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara ke-78, di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Senin (1/7/24).

Hadir antara lain Presiden Joko Widodo yang menjadi Inspektur Upacara, Wapres Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sinta Nuriyah, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

Turut hadir Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengajak seluruh jajaran Polri untuk menjadikan Hari Bhayangkara ke-78 sebagai momentum untuk senantiasa menjaga marwah, harkat, dan martabat organisasi kepolisian. Dalam segala maknanya, Polisi juga merupakan sebuah profesi yang terikat kode etik dan harus dijunjung tinggi demi menjaga profesionalitas dan kinerja setiap anggota Polri di lapangan.

"Profesionalisme merupakan kunci yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri. Dengan demikian, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri bukan sekadar untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan semata. Lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Karenanya penegakan hukum harus bisa mencakup rule of law, responsiveness, concencus orientation, equity, efficiency and effectiveness, serta strategic vision," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga kondusofitas masyarakat selama masa penyelenggaraan Pemilu 2024. Melalui Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024, Polri sukses mengedepankan Preemtif dan Preventif, untuk meminimalisir terjadinya potensi konflik sosial di tengah masyarakat menjelang dan sesudah Pemilu, sehingga Pemilu 2024 dapat berlangsung aman dan damai, serta persatuan dan kesatuan Bangsa tetap terjaga.

"Sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024. Persaingan dan tensi politik di Pilkada Serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan Pileg dan Pilpres. Karenanya Polri juga harus kembali mempersiapkan diri, menyiapkan berbagai strategi agar kondusifitas, keamanan, dan persatuan bangsa tetap terjaga," pungkas Bamsoet.

 (*)