Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membebaskan pajak pungutan ekspor atas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya untuk sementara hingga 30 Agustus 2022.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 tahun 2022, pembebasan pajak pungutan ekspor ini berlaku terhadap seluruh produk, baik tandan buah segar, kelapa sawit, dan CPO dan palm oil serta use cooking oil.

Menanggapi kebijakan Pemerintah  melalui kebijakan PMK ini,  Ketua DPP Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade), Tolen Ketaren  menyebutkan dengan adanya kebijakan bebas pungutan ekspor sawit dan turunannya sementara dari pemerintah ini dapat memberi dampak positif bagi petani sawit.

Menurut Tolen, rentang waktu 1,5 bulan ini akan memberikan waktu bagi para petani dan pengusaha sawit untuk mengeluarkan 4 juta ton lebih sawit ke luar negeri.

"Terimakasih kepada pemerintah yang sudah memberikan kelonggaran sekitar 1,5 bulan untuk membebaskan pungutan ekspor. Dengan waktu tersebut setidaknya bisa mengeluarkan 4 juta ton lebih nantinya," kata Tolen, Sabtu (16/7/2022) malam.

Kendati demikian dikatakan Tolen, jika dihitung ideal waktu pelonggaran tersebut seharusnya pemerintah memberikan waktu setidaknya 4 bulan. Pasalnya sejak adanya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) oleh Kementerian Perdagangan pada 27 Januari 2022 lalu, membuat petani maupun pengusaha sawit mengeluh.

Tolen menjelaskan, sejak adanya kebijakan pelarangan ekspor mulai Februari 2022 lalu yang berlangsung hingga bulan Juni lalu. Tolen juga meminta setidaknya kalau bisa pelonggaran tersebut bisa diberikan selama empat bulan, agar kerugian petani sebelumnya bisa tertutupi.

Belum lagi proses turunnya harga pupuk dikatakan Tolen juga tidak mudah dan tidak sebentar waktunya, yang tentu saja menambah biaya modal para petani.

Tolen  menuturkan, dalam bulan lalu saja kita tidak sampai tiga juta ton bisa mengeluarkan sawit. Jadi kalau bisa ada pertimbangan lagi pemerintah untuk menambah waktu pelonggaran kebijakan ini. (Dig)