Jakarta - Badan Korupsi Nasional (Bakornas) menggelar acara seminar nasional satu hari, yang bertema "Kerugian Negara atau Perekonomian Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tipikor Kaitannya Dengan BUMN Persero" di Hotel Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (24/7/2024).

Ketua Umum Bakornas Hermanto, S. Pd.K., CPS., CLS., CNS., CLH dalam keterangannya mengatakan, seminar ini digelar dalam rangka sosialisasi tentang bagaimana memberantas Korupsi.

BAKORNAS sebagai bagian dari masyarakat akan selalu menjalankan perannya dalam rangka mendukung program pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa peran serta seluruh elemen masyarakat Indonesia sangat diperlukan, ujarnya.

Hermanto juga menjelaskan, tujuan digelarnya seminar ini untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang penegakan hukum dalam hal pemeberantasan dan tindak pidana korupsi.

"Terlebih pada seminar kali ini kita lebih mendalami hal ini pada BUMN dan BUMD secara khusus dan juga bagi masyarakat luas," katanya.

Selain melakukan seminar, jelas Hermanto, Bakornas saat ini sedang aktif dalam berbagai kegiatan di daerah.

"Ada beberapa kegiatan dalam arti kita berusaha mengungkap kasus-kasus korupsi seperti Dana Desa, baik kasus korupsi di bidang pendidikan, dan korupsi anggaran-anggaran yang digunakan oleh pemerintahan. Jadi kita berharap penanganan kasus korupsi ini lebih serius bukan sekedar formalitas, bukan sekedar isu publik atau sekedar wacana. Tapi harus ditangani dengan tuntas," jelasnya.

Hermanto juga menerangkan, Bakornas berdiri merupakan bagian dari masyarakat, dan mitra kerja pemerintah dalam hal mendampingi baik dalam kegiatan sosialisasi maupun dalam hal penyuluhan serta pendampingan penegakan hukum terhadap korupsi.

"Ada beberapa inti dari Bakornas, yaitu dalam tubuh Bakornas ada pengawas anggaran dan ada namanya pengawas kebijakan publik. Pengawas anggaran semua instansi semua lembaga pasti menggunakan anggaran dan semua kebijakan pemerintah baik kebijakan Undang-Undang dan kebijakan yang diambil setiap instansi, badan maupun Kementerian dan sebagainya pasti untuk kemajuan dan pelayanan publik. Itu sebabnya kita ambil fokus di pengawas kebijakan publik termasuk dalam hal perpajakan," terangnya.

Bakornas, masih kata Hermanto, masuk ke semua lini baik di bidang kesehatan, pendidikan dan semua instansi yang  ada.

"Tujuannya adalah kita mensuport, mendukung setiap program yang ada untuk kesejahteraan masyarakat dan masyarakat berhak mendapat keadilan, baik keadilan secara hukum, secara keadilan secara perpajakan maupun hukum-hukum yang layak didapat masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Basuki Widodo selaku Penasehat Bakornas yang juga ketua Indonesian Tax Care atau INTAC pada kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut.

"Acara ini sangat bagus, kebetulan saya dari lembaga independen pajak Indonesian Tax Care (Intac), ini sangat bagus untuk membuka masalah pajak secara transparan, dengan adanya seperti forum-forum ini harus dikembangkan dibuat rutin. Supaya para pengusaha itu nyaman dengan pajak," ujarnya.

"Saya ingin menyampaikan bahwa sampai saat ini korupsi pajak tertutup, saya harapkan masyarakat khususnya terkait kasus-kasus pajak dapat nanti mengadukan kasusnya untuk meminta perlindungan kepada Bakornas, karena kami punya program perlindungan pajak kepada para pengusaha dan itu sudah kami jalankan dan banyak pengusaha-pengusaha yang dapat keadilan dan menjadi ringan pajaknya," pungkas Basuki.

(Rls)