Jakarta - Sekolah kepemimpinan politik bangsa (SKPB) angkatan ke XIII seri pertama sukses
dilaksanakan, pelaksaan tersebut dilakukan secara Online via zoom adapaun peserta tersebut  
berjumlah 49 peserta yang telah lolos seleksi administarsi dan memenuhi persyaratan dari ratusan orang yang telah mendaftar sebagai peserta Sekolah kepemimpinan politik bangsa angkatan ke XIII di  Akbar Tandjung Institute 7/8/24.

Dikatakan oleh Prof. Dr Puji Wahono, M.Si dalam sambutannya selaku Direktur Eksekutif Sekolah  
kepemimpinan politik bangsa manyampaikan ucapan terimakasih kepada narasumber yang telah hadir  juga para peserta terpilih di sekolah kepemimpinan politik bangsa (SKPB) angkatan ke XIII, disampaikan bahwa Pak Akbar memiliki rekam jejak yang sangat luar biasa bliau pernah menjabat sebagai Menteri, Ketua DPR RI dll, Akbar Tandjung tercatat sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa isIam (HMI) pada masanya empat pimpinan ormas mahasiswa berhasil menyusun naskah “Kesepakatan Cipayung” yang tidak hanya menggambarkan profile indonesia yang didambakan bersama, tapi juga bagaimana mewujudkan indonesia yang di cita - citakan itu dan apa peran generasi muda dalam pembangunan  
indonesia," ucap Dr. Puji

Selanjutnya, acara di mulai setelah dibuka oleh Host M Rizky Ramdhani dan menyanyikan lagu indonesia  raya, dalam sesi itu bertindak sebagai moderator saudara Riki Pratama,S.Pd yang memandu jalannya  materi bersama narasumber Prof. Dr. Franz Magnis Suseno SJ,diketahui sebelumnya telah ditampilkan  vidio sambutan dari Dr. Akbar Tandjung yang mnyampaikan bahwa Penyelenggaraan Sekolah  Kepemimpinan Politik Bangsa ini merupakan manifestasi dari misi Akbar Tandjung Institute, sebagai lembaga yang berikhtiar memberikan setitik sumbangsih dalam kehidupan berdemokrasi yang  
berkualitas di tanah air dalam kerangka mewujudkan tujuan nasional. Ujar Dr. Akbar Tandjung Prof. Dr. Franz Magnis Suseno SJ Sebagai materi menerangkan bahwa, Tiga pertanyaan dasar ;
- Apa yang dapat kita ketahui (Epistemologi)?
- Apa yang wajib kita lakukan (Etika)?
- Apa yang dapat kita harapkan (Metafisika)?

“Pancasila adalah nilai-nilai cita-cita dan tolok ukur perpolitikan Indonesia Apa yang dinilai paling tinggi  oleh bangsa Indonesia Apa cita-cita bangsa Indonesia yang mau dicapai Perpolitikan Indonesia harus  sesuai dengan Pancasila Perhatikan: Lima sila Pancasila sekaligus berakar dalam budaya-budaya bangsa Indonesia Mewujudkan etika perpolitikan yang semodern-modernnya,” tegas Prof. Franz
 
Kian menariknya pembahasan tersebut membuat peserta semakin antusias dalam mendengarkan dan  memperhatikan pemaparan materi filsafat dan etika politik sehingga bermunculan pertanyaan  pertanyyan diantaranya hadir dari berbagai perwakilan diantaranya Ferdinandus, Sanggam Fernando,  
Muh. Zaini dan Renaldi yang mempertanyakan “Ancaman 79 tahun Jika DPR menjadi ancaman apa  solusisnya?, : Kondisi politik di MK hukum saat ini yang tumpul ke atas tajam ke bawah, kejahatan politik terjadi kian merajalela maka langkah apa secara kongkrit untuk di terapkan baik dipartai politik  atau sebagai konsumsi pribadi.
 
Sebagai penutup setelah berakhirnya diskusi dan memberikan kesempatan untuk bertanya makan  dengan baik acara di akhiri dengan foto dokumentasi bersama , maka dengan hal itu manjadi tanda  selesaina acara dan di tutup dengan do’a.
 
Sebagai informasi, Peserta terdiri dari beberapa organisasi terutama organisasi yang terhimpun dalam  kelompok cipayung jadi Akbar Tandjung institute hadir untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan politik dan demokrasi didirikan tahun 2005 di jakarta, Akbar Tandjung institute melakukan berbagai macam kegiatan salah satu diantaranya adalah dalam bidang pengembangan sumber day manusia dan kelembagaan politik jadi Secara berkala melakukan berbagai Penelitian dalam bidang Politik & Demokrasi, dan juga melakukan konsultasi politik dari dan kepada masyarakat serta para pihak yang membutuhkan dukungan data, informasi dan pengetahuan selanjutnya Seminar Pelatihan dan Sekolah Politik terakhir Penerbitan Buku Politik dan Publikasi

(Riki)