Makassar - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 tahun 2024 diwarnai doa dan harapan dari berbagai pihak.

Salah satunya dari Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM.

Hasbi, karib ia disapa, mengatakan bahwa momentum HUT RI ke-79 kali ini dimaknainya sebagai sebagai perayaan transisi menuju kepempimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto yang akan dilantik Oktober mendatang.

"Selama dua periode Presiden Jokowi menjabat, tentu ada hal baik dan yang kurang baik. Nah, kita berharap, pada HUT RI ke-80 tahun depan, Pak Prabowo sudah memberi warna baru yang lebih baik lagi bagi bangsa ini," kata Hasbi.

Diungkapkannya, kemerdekaan yang diproklamasikan oleh founding fathers bangsa 79 tahun silam, kini menemui banyak tantangan untuk diwujudkan dalam arti yang sebenar-benarnya.

"Dulu, kita merdeka karena bebas dari penjajahan bangsa kolonial. Tapi saat ini, kemerdekaan seyogyanya dipahami dalam artian rakyat terbebas dari belenggu kemiskinan, dengan cara memperjuangkan cita-cita bangsa, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur," ungkap alumni Lemhanas tersebut.

Karena itu, Ketua Ikatan Alumni Teknik Mesin (IKATSI) Universitas Hasanuddin itu berharap, seluruh pihak tak boleh berputus asa dan terus bahu-membahu berpartisipasi membangun bangsa dengan porsi dan peran masing-masing.

"Pergantian kepemimpinan bangsa seharusnya tidak mempengaruhi upaya kita untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945," tegas Hasbi.

Disinggung mengenai hikmah kemerdekaan bagi organisasi yang dipimpinnya, Hasbi bilang bahwa harapan kemerdekaan sesungguhnya bagi KKLR dan Wija to Luwu adalah terbentuknya daerah otonom baru (DOB) Provinsi Luwu Raya.

"Dengan menjadi Provinsi, kami di Luwu Raya tentu akan bisa lebih optimal mengelola dan membangun daerah sendiri. Provinsi Luwu Raya akan jadi mitra strategis Sulsel dalam mengakselerasi pembangunan daerah," ujarnya.

"Pada akhirnya, semua ini akan berdampak positif bagi rakyat karena pelayanan pemerintahan lebih dekat dan pembangunan akan lebih terasa manfaatnya," pungkas Hasbi.

(*)