DPRD Pelalawan Terkait PT TUM: HGU Itu Bisa Diterbitkan Harus Ada IUP-B Terlebih Dahulu, BPN Harus Transparan
Rabu, 03-08-2022 - 01:18:20 WIB
Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil II Salehuddin
Baca juga:
   
 

Pelalawan – Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil II Salehuddin menyoroti persoalan di Kuala Kampar atas dugaan permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) yang letaknya pada areal tanah gambut.

Beberapa bulan terakhir ini masyarakat Kuala Kampar telah resah dan khawatir akan PT TUM yang beroperasi di Penyalai Kuala Kampar dimana warga beserta elemen baik dari organisasi masyarakat maupun gerakan-gerakan mahasiswa yang meminta PT TUM secepatnya hengkang dari Pulau Mendol Penyalai.

Diketahui lahan pada HGU PT TUM seluasnya sekitar 6.550 hektar yang didalamnya juga terdapat perkebunan kelapa milik masyarakat Kuala Kampar. Sementara masyarakat tersebut telah bertahun-tahun menumpuhkan hidup mengolah tanah tersebut.

"HGU seluas 6.550 hektar itu ada juga kebun masyarakat yang termasuk didalamnya, sedangkan masyarakat  sudah mengelola berpuluh-puluh tahun lamanya. Hal tersebut harus menjadi pertimbangan semua pihak baik Pemda Pelalawan maupun Badan Pertanahan Nasional. Masyakarat juga meminta PT TUM secepatnya hengkang dari Kuala Kampar," terang Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Salehuddin  yang juga Anggota Komisi III kepada wartawan, Selasa ( 02/08/2022).

Kuala Kampar, terang Salehuddin sebagian besar postur tanahnya adalah gambut dan merupakan pulau delta yang rawan akan kekeringan.

"Sebelumnya, apakah BPN Provinsi Riau dalam hal ini tidak ada melakukan kajian terlebih dahulu? Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2014  tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut," ungkit Salehuddin.

Pada dasarnya sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2014 semua tentang restorasi gambut tertuang disana.

"Jadi patut PT TUM ini diduga cacat hukum sejak HGU-nya diterbitkan. Saya sebagai wakil rakyat sangat menyayangkan kinerja BPN Riau, sebelum merekomendasikan HGU PT TUM, mereka (BPN-red) saya duga tidak melakukan kajian, sampailah hari ini diduga ada kecacatan hukum dalam penerbitan (HGU-red) tersebut,” ungkapnya dengan tegas.

Ditambah lagi, kata Salehuddin Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) sudah cabut oleh Bupati Pelalawan pada tahun 2020 disertai Surat Edaran Bupati Pelalawan Nomor : 500/DPMPTSP/2022/276 perihal penghentian seluruh kegiatan PT Trisetia Usaha Mandiri yang tertuang dalam eks IUP-B miliknya.

“Pada keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.522/DPMPTSP/2020/401 tentang Pencabutan IUP-B PT TUM. Sementara HGU itu bisa diterbitkan harus ada IUP-B terlebih dahulu," kecam Salehuddin.

Lebih dalam ia menjelaskan jika dilihat dari dasar tersebut maka dipastikan PT TUM telah cacat hukum dan melakukan pelanggaran.

"Tetapi mereka (PT TUM-red) tetap bersikeras menggarap lahan di Kuala Kampar disertai dengan  memasukkan tiga alat berat baru-baru ini, padahal per tanggal 11 Juli 2022 Surat Edaran Bupati Pelalawan Nomor : 500/DPMPTSP/2022/276 Perihal Penghentian Seluruh Kegiatannya,” sesal Salehuddin.

Oleh karena itu, Salehuddin selaku Anggota DPRD Dapil II Pelalawan meminta kepada BPN Provinsi Riau terbuka dalam menangani persoalan PT TUM.

“Masyarakat disana sudah khawatir atas keberadaan PT TUM karena ditenggarai nantinya akan terjadi konflik antara koorporasi dengan warga, sudah jelas-jelas mereka semua menolak PT TUM beroperasi di Kuala Kampar. Jadi, kita meminta BPN Provinsi Riau terbuka dalam mengatasi PT TUM," ucap Salehuddin.

Sehingga lanjutnya wajib transparan dengan mempublikasikan semua perkembangan dan tindak lanjut atas permasalahan tersebut.

Kemudian Salehuddin sejalan dengan Harapan Masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau agar segera melakukan pencabutan HGU  milik PT TUM ini.

“Saat saya turun ke Penyalai Kuala Kampar masyarakat meminta BPN Riau agar merekomendasikan HGU PT TUM segera dicabut, warga disana tidak mau tanah mereka ada perkebunan kelapa sawit," tukasnya.

Diketahui Penyalai Kuala Kampar komoditi utama pertaniannya didominasi perkebunan kelapa dan padi.

"Jika ada perkebunan sawit akibatnya bisa merusakkan pertanian mereka, semoga saja BPN bisa memenuhi keinginan masyarakat Kuala Kampar,” tutupnya dengan penuh harapan. (Ben)




 
Berita Lainnya :
  • Panglima TNI Resmikan Markas Baru Koopssus TNI
  • Tak Kenal Lelah, TNI dan Warga Kompak Kejar Target Pengecoran Jalan TMMD di Desa Wates
  • Gempur Sarang Narkoba, Polresta Deli Serdang Tetapkan 57 Tersangka, Sita 23 Kg Sabu dan 24 Kg Ganja
  • Patroli Malam Cipta Kondisi, Babinsa Ajak Masyarakat Peduli Keamanan Lingkungan
  • Kaster TNI Pimpin Sertijab Wakaster, Mayjen TNI Achiruddin Gantikan Mayjen TNI Suhardi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Panglima TNI Resmikan Markas Baru Koopssus TNI
    02 Tak Kenal Lelah, TNI dan Warga Kompak Kejar Target Pengecoran Jalan TMMD di Desa Wates
    03 Gempur Sarang Narkoba, Polresta Deli Serdang Tetapkan 57 Tersangka, Sita 23 Kg Sabu dan 24 Kg Ganja
    04 Patroli Malam Cipta Kondisi, Babinsa Ajak Masyarakat Peduli Keamanan Lingkungan
    05 Kaster TNI Pimpin Sertijab Wakaster, Mayjen TNI Achiruddin Gantikan Mayjen TNI Suhardi
    06 Sekda Meranti Resmi Buka Peluncuran Inovasi Pelita ASN dan Ikan Patin
    07 Kemendagri Perkuat Integrasi Perlindungan Anak dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
    08 Babinsa Kemlayan Pererat Silaturahmi dengan Warga Melalui Komsos
    09 Kapolri Mutasi Kapolres Sukoharjo dan Nonaktifkan Tiga Personel Terkait Penggeledahan Ponpes HQ
    10 Perkuat Koordinasi Peradilan Militer, Kaotmilti I Medan Kunjungi Pangdam II/Sriwijaya
    11 56 Siswa TK Pertiwi Slogohimo Kunjungi Koramil 22, Kenali Tugas TNI Sejak Dini
    12 Tinjau RSUD Kondosapata, Gibran Tekankan Kesiapan Dokter dan Alat Kesehatan
    13 Polres Tebing Tinggi Tingkatkan Kesiapsiagaan Personel Melalui Latihan Dalmas
    14 Bupati Asmar Tinjau Progres Tanjung Samak–Tanjung Kedabu Sepanjang 1,4 Kilometer
    15 Workshop Pengelolaan Sampah, Pemda Belajar Menyeimbangkan Biaya dan Kemampuan Warga
    16 Satgas TMMD Kodim 0724/Boyolali Gelar Donor Darah dan Sosialisasi Kesehatan
    17 Soroti Dugaan Kekerasan terhadap Mahasiswa, PMII Minta Pengawasan Internal PDAM Palopo Diperiksa
    18 Babinsa Peleman Perkuat Kedekatan dengan Peternak Kambing di Desa
    19 Tiga Wajah Kejahatan Digital Terkuak, Polres Tebing Tinggi Bongkar Judol dan Revenge Porn
    20 Kemendagri Sinkronkan PSN Pantura Jawa dengan Tata Ruang Daerah di Jawa Tengah
    21 Doa Kebangsaan Lintas Agama Warnai Harlah Ke-5 RBPI, 700 Pengemudi Serukan Persatuan Bangsa
    22 Didampingi FERADI WPI, Korban BMT Dinar Mulia Jalani Pemeriksaan di Polda Jateng
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com