Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan sumber pendapatan daerah untuk memperkuat ekonomi nasional. Hal ini ditekankan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah (Keuda) dan Penganugerahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Award Tahun 2024.

“Angka pertumbuhan ekonomi nasional itu agregat dari angka pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, Bapak Presiden menarget delapan persen. Sebetulnya sangat bisa di samping program-program lain kalau semua daerah bergerak untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing,” katanya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Dia menjelaskan, penguatan ekonomi nasional bisa dilakukan dengan meningkatkan sumber pendapatan daerah. Terdapat tiga sumber pendapatan daerah, pertama, transfer dari pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kedua, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari retribusi dan pajak. Ketiga, sumber lain yang sah khususnya dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hibah.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mendorong Pemda meningkatkan pendapatan khususnya yang bersumber dari PAD dan BUMD dengan cara menghidupkan sektor swasta. “Kalau PAD-nya tinggi, pasti swastanya hidup, ekonominya bergerak. Dan yang ketiga adalah dari sumber lainnya terutama BUMD. Kita punya data jumlah BUMD, BUMD ini mungkin bisa disampaikan data pendukungnya. Ini jumlah BUMD kita adalah 1.057 BUMD,” ujarnya.

Mendagri menekankan, hakikat dari otonomi daerah berkaitan erat dengan kemandirian fiskal. Pemda diminta untuk mampu menghasilkan PAD dan sumber pendapatan lain yang sah, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Otonomi daerah juga memungkinkan Pemda menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kita ingin buat perubahan. Kalau pendapatannya banyak melebihi belanja, belanjanya efisien sehingga lebih banyak deliver kegiatan masyarakat maka daerah akan bangkit. Itulah sebenarnya esensi daripada otonomi daerah,” terangnya.

Di sisi lain, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Horas Maurits Panjaitan menyampaikan, acara ini digelar untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman di bidang pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi. Di samping itu juga menjadi upaya dalam sinkronisasi dengan program prioritas nasional, serta mendorong penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Sekaligus juga melihat kesiapan daerah dalam mendukung delapan misi Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden,” tandasnya.

(Ferdio).