Bali - Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan memasuki tahun baru 2025 penting bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen bersama terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks Indonesia di mana keragaman suku, budaya, dan agama menjadi bagian integral dari identitas nasional, menjaga persatuan dan kesatuan bukan hanya merupakan suatu keharusan, tetapi juga sebuah tanggungjawab kolektif.

"Kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa harus menjadi prioritas utama di tahun baru 2025. Dengan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kita dapat bersama-sama membangun Indonesia yang lebih kuat, toleran, dan sejahtera. Setiap warga negara memiliki peran dalam menciptakan yang suasana harmonis, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya menjadi slogan, tetapi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Bamsoet di saat menghadiri peringatan Tahun Baru di pantai Kuta, Bali, Rabu (1/1/25).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, persatuan dan kesatuan bangsa menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, sangat rentan terhadap potensi konflik yang bisa merusak tatanan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia tercatat lebih dari 273 juta jiwa yang terdiri dari 1.340 suku bangsa, dengan 733 bahasa daerah yang berbeda, lebih dari 300 kelompok etnis dan 6 agama yang diakui.

"Keberagaman tersebut jika dikelola dengan baik akan menjadi kekuatan. Namun apabila tidak dijaga, dapat menimbulkan perpecahan yang berakibat fatal. Karena itu dalam menyambut tahun 2025, kewajiban bagi kita untuk terus menekankan pentingnya kerukunan antar pemeluk agama dan antar suku, serta menerapkan prinsip toleransi dalam kehidupan sehari-hari," kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, tahun baru 2025 membawa harapan baru bagi pembangunan di Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan seperti disintegrasi sosial dan politik masih menghantui. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, isu-isu yang dapat memecah belah bangsa semakin marak. Penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dapat memperkeruh hubungan antar kelompok.

"Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, jumlah konflik sosial yang terjadi meningkat sekitar 15% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk menjaga harmoni di antara seluruh elemen masyarakat. Dialog dan toleransi harus menjadi fokus utama dalam upaya menjaga persatuan," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, persatuan dan kesatuan bangsa sangat berperan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah. Presiden Prabowo memiliki beberapa program utama yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi, dan penegakan hukum yang adil. Program ini antara lain mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Keberhasilan berbagai program tersebut akan sangat tergantung pada dukungan dan keikutsertaan masyarakat secara keseluruhan. Persatuan akan menjadi kunci untuk menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat bersatu, setiap kebijakan yang diambil pemerintah akan lebih mudah dipahami dan diimplementasikan," pungkas Bamsoet.

(*)