Batam - Dalam upaya memperkuat sistem keimigrasian di perbatasan, Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, 6 Februari 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi layanan keimigrasian, meninjau efektivitas kebijakan efisiensi anggaran, serta mendorong transformasi berbasis digital guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Ketua Komisi XIII, Willy Aditya, menekankan pentingnya inovasi dalam sistem keimigrasian untuk menghadapi tantangan global dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan imigrasi.

"Batam adalah pintu gerbang Indonesia yang sangat strategis. Dengan penerapan teknologi modern dan pelayanan prima, kita dapat memastikan proses keimigrasian yang cepat, transparan, dan akuntabel," ujar Willy.

Kinerja PNBP Meningkat, Infrastruktur Harus Diperkuat

Salah satu poin utama dalam kunjungan ini adalah pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Imigrasi Batam yang mencapai Rp143,19 miliar pada tahun 2024, melampaui target awal Rp59,35 miliar. Komisi XIII mengapresiasi pencapaian ini, namun menyoroti perlunya peningkatan fasilitas dan infrastruktur untuk menjaga kualitas layanan.

"Lonjakan PNBP ini menunjukkan tingginya aktivitas keimigrasian di Batam. Namun, pendapatan ini harus diimbangi dengan peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan petugas agar pelayanan tetap optimal," tambah Willy.

Dorongan Digitalisasi dan Keamanan Berbasis Teknologi

Komisi XIII DPR RI juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi layanan keimigrasian, termasuk penambahan auto gate di pelabuhan dan bandara, serta penguatan sistem pemantauan warga negara asing (WNA) dengan teknologi berbasis satelit dan kecerdasan buatan (AI).

Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyambut baik rekomendasi ini dan menegaskan kesiapan pihaknya untuk mengembangkan teknologi modern dalam pengawasan dan pelayanan keimigrasian.

"Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan teknologi AI dan pemantauan satelit guna meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengawasan WNA di wilayah perbatasan," ungkap Saffar.

Kesejahteraan Petugas Imigrasi Jadi Prioritas

Selain peningkatan sistem digital, Komisi XIII juga menyoroti kesejahteraan petugas imigrasi, terutama yang bertugas di perbatasan. Menurut Willy, keberlanjutan layanan yang prima tidak dapat dipisahkan dari perhatian terhadap kesejahteraan petugas.

"Petugas di perbatasan menghadapi tantangan besar setiap hari. Kita harus memastikan mereka mendapatkan tunjangan dan fasilitas yang layak agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik," tegasnya.

Kolaborasi dengan Pengelola Pelabuhan dan Aparat Keamanan

Komisi XIII juga mendorong penguatan sinergi antara pihak imigrasi, pengusaha pelabuhan, dan aparat keamanan untuk memastikan kelancaran arus keluar-masuk orang di Batam. Dengan kerja sama yang lebih erat, diharapkan sistem keimigrasian semakin profesional dan bebas dari praktik maladministrasi.

"Kerja sama lintas sektor sangat penting agar keimigrasian Batam dapat menjadi contoh dalam efektivitas, keamanan, dan transparansi," kata Saffar.

Menuju Layanan Imigrasi yang Profesional dan Berdaya Saing Global

Kunjungan ini menegaskan komitmen Komisi XIII DPR RI dalam mendorong reformasi keimigrasian di Batam. Dengan penguatan infrastruktur, digitalisasi layanan, serta peningkatan kesejahteraan petugas, diharapkan Imigrasi Batam menjadi model pelayanan yang modern, efisien, dan berdaya saing global.

(Nursalim Turatea).