Langsa - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Langsa, H A Muthallib Ibr, SE., SH., M.Si., M.Kn., CPM, mendesak manajemen dan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Langsa segera mengundurkan diri. Desakan ini muncul akibat kondisi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa yang semakin memburuk, hingga menyebabkan stok obat di rumah sakit tersebut sempat habis.

"Kami mendesak agar kasus ini segera dituntaskan. Jika Direktur atau Wakil Direktur tidak mampu memimpin rumah sakit ini, sebaiknya mereka mengundurkan diri," tegas H Thallib kepada sejumlah wartawan, Minggu (23/2/2025) pagi di Langsa.

Menurutnya, kejadian ini sangat memalukan tidak hanya di Provinsi Aceh tetapi juga di tingkat nasional. Ia menilai, rumah sakit ini merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat Aceh, khususnya warga Kota Langsa.

"Kasus ini baru pertama kali terjadi di RSUD Langsa, dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen dalam mengurus rumah sakit," tambahnya.

Lebih lanjut, H Thallib meminta Kementerian Kesehatan RI turun tangan dalam menangani permasalahan ini. Ia mempertanyakan keberadaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang selama ini disebut-sebut telah diaudit, tetapi tetap terjadi kelangkaan obat-obatan di RSUD Langsa.

"Kami juga meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Aceh, untuk segera memeriksa pejabat terkait yang mengelola dana BLUD tahun 2024-2025. Jangan sampai ada kebocoran dana yang menyebabkan situasi ini terjadi," tegasnya.

H Thallib menduga ada kejanggalan dalam manajemen pengadaan obat di RSUD Langsa. "Bisa jadi obat sudah diamprah (dianggarkan), tetapi tidak sampai ke RSUD Langsa," ujarnya.

Sementara itu, dampak dari habisnya stok obat membuat sejumlah pelayanan poli klinik di RSUD Langsa terpaksa tutup sementara. Kondisi ini semakin diperparah oleh tidak tersedianya dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Langsa yang hingga kini belum disahkan. Jika situasi ini terus berlanjut, RSUD Langsa dikhawatirkan akan mengalami kelumpuhan total.

Menanggapi hal ini, Direktur RSUD Langsa, drg. Ridha Zulkumar, MARS, membenarkan bahwa sejumlah poli klinik tidak dapat beroperasi karena stok obat telah habis.

"Obat tidak tersedia dan menyebabkan poli harus berhenti beroperasi. Operasional ambulans pun berjalan dengan hutang sana-sini," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa jasa medis untuk bulan November dan Desember 2024 juga belum bisa dibayarkan, meskipun dana tersedia di kas BLUD. Hal ini terjadi karena usulan penggunaan anggaran mendahului pengesahan DPA 2025 yang diajukannya ditolak oleh Pj Wali Kota sebelumnya.

"Di satu sisi, tenaga medis dituntut untuk memberikan pelayanan prima, tetapi hak mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah," keluhnya.

Zulkumar berharap, dengan hadirnya pemimpin baru, kebuntuan ini dapat segera terurai. Ia juga menginstruksikan Wakil Direktur Pelayanan dan Plt Wadir Umum untuk mengambil langkah-langkah praktis guna memastikan organisasi tetap berjalan.

"RSUD ini milik kita semua, dan semua harus berkontribusi, bukan hanya direktur," pungkasnya.

(Ahmad).